MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Pihak DPRD Kota Palangka Raya, kembali kedatangan tamu dari luar daerah, bahkan dalam waktu secara bersamaan menerima sekaligus dua kunjungan kerja (kunker) dari DPRD kabupaten tetangga provinsi Kalimantan Selatan, yakni dari DPRD Hulu Sungai Utara (HSU) dan DPRD Tanah Laut.
Selain untuk mempertanyakan sejumlah topik , maka kedua DPRD tersebut juga mempertanyakan topik yang persis sama, yakni mempertanyakan tentang PP 18 tahun 2017.
Kedua rombongan DPRD tersebut diterima Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya,Beta Syailendra dan anggota Komisi C DPRD kota Ida Bagus Putu Mas Gunawan, serta jajaran Sekretarian Dewan (Sekwan) dan jajaran Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kota Palangka Raya, seperti Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota, Supriyanto dan perwakilan instansi terkait lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya lainnya.
“Secara bersamaan, DPRD Kota Palangka Raya menerima secara bersamaan dua kunker DPRD Kabupaten dari Kalsel, yakni DPRD Hulu Sungai Utara (Amuntai) dan DPRD Tanah Laut (Pelaihari),”ungkap Beta, Kamis (12/10) usai acara pertemuan kunker anggota DPRD dari dua kabupaten tersebut, di ruang rapat DPRD Kota Palangka Raya.
Disampaikan Beta, inti dari pertemuan itu adalah bertujuan untuk saling tukar informasi terkait sejumlah topik.Sebut saja DPRD HSU mempertanyakan topik terkait kesehatan, sementara DPRD Tala (Tanah Laut) mempertanyakan topik terkait bagaimana penanggulangan bencana daerah dalam hal ini menjadi tupoksi dari BPBD.
“Tadi kita sudah jelaskan, bahkan dari unsur instansi terkait seperti dari pihak kesehatan, maupun BPBD kota turut memaparkan, bagaimana capaian, mekanisme maupun hambatan dalam pelaksanan teknis kerja,”jelasnya.
Dikatakan ada sejumlah perbedaan mendasar dalam pelaksanaan maupun kewenangan sistem kerja dalam pemerintahan kabupaten di Provinsi Kalsel. Sebut saja untuk Kabupaten Tanah Laut, dimana disana Dinas Damkar tergabung dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan di Palangka Raya Dinas Damkar dan Penyelamatan berdiri sendiri, meskipun dulunya satu atap dengan BPBD.
“Jadi tadi dijelaskan pihak BPBD, bahwa posisi Damkar mengatur kewenangan dinasnya tersendiri . Meskipun secara koordinasi dalam hal penanganan dan penanggulangan bencana, tetap ada tali koordinasi keduanya,”imbuh Beta.
Secara umum lanjut dia, setiap topik telah disampaikan, bahkan dalam perkembangan pembicaraan ada beberapa hal penting yang dapat menjadi masukan bagi anggota DPRD. Termasuk pembahasan terkait dengan penerapanya program anggaran DPRD dari implementasi peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD
“Intinya dengan keluarnya PP 18 tahun 2017 tersebut, DPRD di daerah segera membuat perda sebagai acuan bagi masing-masing daerah,”bebernya.
Melalui perda terkait PP 18 tahun 2017 ini tambah Beta, maka menjadi amanat peraturan yang lebih tinggi, sehingga masalah yang perlu diperhatikan adalah hitungan persentase tunjangan-tunjangan dan kewajiban keuangan yang akan dibayarkan pemerintah daerah kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka peningkatan kinerja kedewanan.
“Dalam pelaksanaan setiap DPRD di daerah tentu mekanismenya kembali lembaga masing-masing, dengan mensesuaikan kemampuan keuangan daerah dan aturan yang ada,” tutup Beta.(AF)
Editor: Hidayat