MENARAnews, Denpasar (Bali) – DPD PSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Denpasar mendukung diberlakukannya sistem informasi politik (Sipol) oleh KPU untuk pemutakhiran data seluruh anggota partai yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019 mendatang.
Dijelaskan Ketua DPD PSI Kota Denpasar Gede Eka Wijaya, peraturan KPU tersebut dimaksudkan untuk memudahkan KPU termasuk partai politik dalam pemutakhiran data anggota partai. “Kami sangat mendukung peraturan yang diatur UU Nomor 5 Tahun 2008 itu. Bagi kami itu aturan yang memang harus disepakati oleh semua parpol peserta Pemilu,” ujarnya di Denpasar, Selasa (3/10/17).
Ditambahkan Eka Wijaya, mengapa Sipol menjadi penting, ini karena database keanggotaan sebuah parpol tidak hanya tercatat di KPUD tetapi juga di KPU pusat. “Jadi tidak ada lagi munculnya keanggotaan ganda. Misalnya, si O adalah anggota partai B tetapi identitasnya masih tercatat di partai A karena yang bersangkutan pindah partai. Nah kondisi inilah yang menjadi salah satu landasan KPU untuk memberlakukan Sipol agar tidak terjadi kesalahan pendataan seperti yang kemungkinan terjadi dengan cara konvensional atau manual,” sambungnya.
Jika tidak dilakukan dengan Sipol, lanjut Eka Wijaya maka cara manual dalam pencatatan/pendataan dikhawatirkan akan menimbulkan perlambatan. Jika ini terjadi maka akan mengganggu kinerja KPU dan akhirnya juga berimbas pada partai itu sendiri.
PSI kata pengusaha muda ini adalah parpol paling ‘manut’ dalam aturan. Partai tanpa mahar ini diprediksi menjadi partai besar ke depannya. Ini terlihat dari jumlah anggota PSI Kota Denpasar yang sudah mencapai ketentuan. Dari keharusan 638 orang, PSI Denpasar sudah mencapai 1000 lebih anggota.
“Pendaftaran terakhir menjadi peserta pemilu pada 16 Oktober mendatang. Dan PSI sangat siap diverifikasi. Jumlah anggota kami sudah 1000-an orang dari target (anggota) 75% kabupaten/kota. Dan kami yakin bisa lolos,” kata Eka Wijaya didampingi sejumlah pengurus DPD PSI Kota Denpasar.
Sebatas informasi, PSI adalah parpol yang mengedepankan kader bersih dari korupsi. Bahkan Ketua DPW PSI Bali I Nengah Yasa Adi Susanto menjamin siapapun yang kelak terpilih sebagai caleg (calon legislatif) akan tetap bersih dari korupsi. Itu sebabnya, dari proses awal partai ini sudah menentukan syarat umum dan khusus bagi mereka yang ingin berkiprah di politik.
Bersih dari korupsi, sudah menjadi syarat umum dari PSI. “Caleg dari PSI harus memiliki sikap dan komitmen terhadap perilaku anti korupsi dan intoleran, keberpihakan terhadap perempuan serta isu lingkungan. Syarat dan kompetensi akan diberlakukan secara ketat,” tegasnya. (NN)
Editor : N. Arditya