Portal Berita Online Indonesia

Dorong Kepedulian Pemerintah Terhadap Perhutanan Sosial, Walhi Dan Lembaga Adat Adakan Diskusi

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Guna mendorong kejelasan terhadap hutan adat maupun wilayah adat yang sudah dilakukan pemetaan sebelumnya yakni mencapai 1,5 Juta Ha tersebar di wilayah Provinsi Kalteng, Walhi Kalteng bersama lembaga lainnya seperti AMAN Kalteng, Dewan Adat Dayak Sei Jaya, Yayasan Petak Danum, Yayasan Tanjung Tarung LPHD Batilap menggelar kegiatan diskusi, Rabu (12/10) di Palangka Raya.

Ketua AMAN Kalteng Simpun Sampurna ketika diwawancarai menyampaikan, pengesahan ataupun keabsahan terhadap wilayah adat sendiri sampai dengan saat ini masih belum ada kejelasan dari Pemerintah sehingga perlu didorong kembali. Ketika hal ini tidak jelas, kemungkinan akan menjadi kerancuan dan permasalahan di tinggal bawah.

“Kalau rancu tentu akan menjadi kesulitan besar kita bersama untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu harapan kita duduk bersama seperti ini adalah bersama-sama untuk mencari solusi permasalahan itu. Ruang yang diberikan dalam ketentuan Perundang-udangan sudah jelas,” jelas Simpun.

Ia menambahkan, hutan adat perlu ada wilayah hukum adat. Sehingga perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dimana dalam keputusan MK sudah menetapkan hal itu, hutan adat di wilayah hukum adat. Kembali dia sampaikan mari duduk bersama-sama untuk menyamakan persepsi bahwa hutan ada berada di wilayah adat.

Sampai dengan sekarang ini, wilayah adat yang sudah dilakukan pemetaan ada di 12 Daerah di Kalteng, dan ini juga sudah diusulkan masuk dalam RTRWP Provinsi Kalteng. Dengan harapan ujarnya menambahkan ketika Proses revisi RTRWP Kalteng, 12 Daerah wilayah adat yang sudah dipetakan bisa masuk.

“Seperti Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Gunung Mas, Pulang Pisau, Kotawaringin Barat, Lamandau nantinya akan menjadi contoh. Kendala di lapangan yang kita hadapi saat ini masih berkaitan dengan dana sehingga membutuhkan proses cukup lama,” paparnya lebih dalam lagi.

Disisi lain, Direktur Walhi Kalteng Dimas N. Hartono usai kegiatan ketika diwawancarai menyampaikan, diskusi yang diselenggarakan, bagaimana mendorong Pemerintah Daerah dalam merealisasikan program Perhutanan Sosial yang ditargetkan untuk Provinsi Kalteng 1,5 Juta Ha, dan pencapaian saat ini hanya 80.000 Ha yang hanya bisa dikelola masyarakat.

“Ini sangat jauh sekali pencapaian dari target yang di inginkan oleh Pemerintah Pusat. Ketimpangan ini lah membuat kita terpanggil untuk melakukan diskusi. Pemerintah sendiri juga menyampaikan kendala dalam sisi pendanaan untuk mengakomodir permasalah itu,” ujar Dimas.

Ia menginformasikan untuk target Pemerintah Pusat sampai dengan tahun 2019 nanti perhutanan sosial sudah mencapai 12 Juta Ha. di Kalteng sendiri. Bahkan luas yang dikuasai invenstasi di Kalteng sendiri sudah mencapai 13 Juta Ha dari luasan wilayah Kalteng 15,3 juta Ha. Pihaknya berkeinginan Pemerintah Daerah lebih Proaktif melakukan upaya tersebut, jangan hanya menunggu dan menunggu saja.(arli)

Editor : Hidayat