http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

BPK RI SOSIALISASIKAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DEMAK

MENARAnews, Demak (Jateng) – Sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat hendaknya dapat selalu tanggap dan proaktif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini sebagai upaya peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan dengan memaksimalkan segala sarana yang ada, serta tetap mengedepankan citra pembangunan yang mengacu pada tata kepemerintahan yang baik dan bersih.


Untuk itu dilaksanakan kegiatan sosialisaai ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, kapabilitas serta kualitas aparatur pemerintahan desa, khususnya pengelola keuangan desa di Kabupaten Demak. Kini tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa semakin berat dan kompleks.
Demikian disampaikan Bupati Demak saat acara sosialisasi pengelolaan dan pemeriksaan keuangan desa di Pendopo Kabupaten Demak, Kamis (26/10).

Turut hadir dalam acara tersebut anggota V BPK RI Ir. Ismayatun, MT, anggota komisi XI DPR RI Drs. Fathan Subchi, Kepala Auditoriat VA Ayub Amali, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Hery Subowo, SE., MPM., Ak., CIA., CFE. Sekda dr. Singgih Setyono, M.Kes dan Forkopimda Kabupaten Demak.

Bupati juga menyampaikan bahwa aparat pemerintahan desa memegang peran yang penting dan strategis dalam mengelola sumber daya desa. Disinilah terjadi internalisasi fungsi-fungsi pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Oleh karena itu, aparat pemerintahan desa harus memiliki komitmen dan integritas yang tinggi dalam mengembangkan kemampuan diri, baik secara individu maupun organisasi. Selain itu menyangkut sikap, perilaku, pengetahuan, wawasan maupun keterampilan guna mendukung profesionalisme tugas yang diemban” tuturnya.

Sebagai aparatur pemerintah, lanjutnya tugas yang diemban merupakan amanat yang memiliki tanggung jawab besar dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa di seluruh Kabupaten Demak. Aparatur pemerintahan desa semestinya bisa menguasai administrasi pembangunan, menyusun peraturan desa maupun APBDes. Mulai dari perencanaan, manajemen, hingga pengembangan sistem manajerial desa agar sektor pembangunan dapat merata seperti yang menjadi harapan pemerintah kabupaten.

“Terus tumbuhkan motivasi dalam mencapai kebersamaan. Terus tingkatkan komitmen untuk selalu mengedepankan konsep pembangunan yang aspiratif, partisipatif, serta transparansi di segala bidang pembangunan. Demi tercapainya masyarakat Kabupaten Demak yang semakin maju, mandiri dan sejahtera”, ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Anggota V BPK RI Ir. Ismayatun, MT menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya karena telah memfasilitasi kegiatan sosialisasi ini dalam rangka mendukung keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Ia juga menjelaskan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

“Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan”, pungkasnya. (Spn)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,117PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.