MENARAnews, Puruk Cahu (Kalteng) – Saat ini pihak Panitia Pengawas Pemilihan/Panwaslih Kab. Murung Raya/Mura terpaksa harus mengambil inisiatif dengan meminta pinjaman dana ke pihak lain, sebab anggaran operasional masih belum ada kejelasan kapan akan diturunkan.
Ketua Panwaslih Kab. Mura, Rudy Hartono saat dikonfirmasi mengatakan sampai saat ini belum dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah/NPHD bersama Pemkab Mura sebab karena terkendala beberapa aturan.
“Betul sampai sekarang dana Panwaslih Mura tidak jelas karena belum NPHD dan duit masih ada dipihak Pemkab Mura. Untuk mencairkannya masih terganjal beberapa aturan,” ungkap Rudy
Kendala aturan untuk Panwaslih adalah aturan penggunaan dana hibah, dalam membuat surat pertanggungjawaban/SPJ apakah berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Daerah/Perda ataupun menggunakan Peraturan Menteri Keuangan
“Karena masalah itu makanya sampai sekarang kita minjam dulu dana pihak ke tiga. Menurut hitungan dalam Pilkada nanti Panwaslih memerlukan dana kurang lebih Rp. 5 miliar,” tambah Rudy lagi.
Untuk dana Rp. 5 miliar tersebut sudah termasuk dengan honor Panwas kabupaten, Panwascam, PPL dan pengawas TPS selama kurang lebih 12 bulan. Jumlah anggaran yang diperlukan tersebut yang menentukan itu pihak Bawaslu Provinsi dan Panwaslih kabupaten hanya menjalankannya serta mengajukannya ke pihak Pemkab Mura.
Sementara itu Bupati Murung Raya, Perdie M Yoseph saat kegiatan sosialisasi Pilkada di Kota Puruk Cahu beberapa waktu mengatakan untuk anggaran Pilkada tahun 2018 pihak Pemkab Mura menyiapkan dana sebesar Rp. 35 miliar yang dialokasikan untuk KPU, Panwas maupun pihak Polres Mura.
“Ada yang masuk di APBD murni tahun 2017, yakni Rp. 5 miliar lebih untuk KPU kemudian ada yang masuk di APBD perubahan 2017 sebanyak Rp. 1 miliar untuk Panwaslih. Sisanya akan masuk dalam APBD murni 2018,” tutur Perdie. (Pri)
Editor: Hidayat