MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Sekitar 162 peserta dari provinsi di Kalimantan mengikuti pembukaan Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Sekretaris Dewan Seluruh Indonesia (ASDEKSI) Regional kabupaten/kota se Kalimantan, di Kota Palangka Raya.
Pembukaan Raker ASDEKSI dilakukan oleh Wakil Wali Kota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio, di pendopo rumah jabatan (rujab) wali kota,Jalan Diponegoro Palangka Raya, Rabu malam (27/9).
Acara pembukaan yang dibalut dengan kegiatan ramah tamah antara peserta ASDEKSI dengan Wakil Wali Kota Palangka Raya, dihadiri Ketua DPRD Kota Sigit K Yunianto, juga turut dihadiri pihak Kementerian Dalam Negeri, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, Hubungan Antar Lembaga (FKDH), Akmal Malik Piliang dan pihak BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalteng serta anggota DPRD Kota Palangka Raya maupun perwakila anggota DPRD Kabupaten/kota se Kalimantan.
Dalam kata sambutannya Mofit sangat mengapresiasi digelarnya raker ASDEKSI ini. Apalagi raker tersebut telah memilih Palangka Raya sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan.
Ia berharap Raker ASDEKSI bisa menjadi wadah untuk bertukar pikiran, informasi, serta menghasilkan rekomendasi dalam upaya peningkatan kualitas kinerja aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan.
“Diharapkan para Sekretaris DPRD dapat mengakomodir kebutuhan legislator dalam menjalankan fungsinya dengan tetap berpegang pada aturan,”pintanya.
Adapun Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Palangka Raya, Siti Masmah mengungkapkan Raker ASDEKSI ini dilaksanakan selama tiga hari , yakni mulai 27 sampai denga 29 September 2017.
Raker itu sendiri kata dia akan mengambil tempat di gedung DPRD kota, Jumlah peserta yang mengikuti Raker ASDEKSI ini sebanyak 160 orang dari perwakilan Sekretaris DPRD kabupaten/kota se Kalimantan.
Sedangkan topik bahasan dalam raker ini adalah implementasi peraturan pemerintah no. 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD dalam persepektif audit BPK-RI.
“Tujuanya, raker ini adalah didapatkannya kesamaan persepsi atau cara pandang mengenai penerapan PP 18 tahun 2017 dalam mengaplikasikannya di lapangan, mengingat dalam aturan tersebut mengatur masalah tunjangan transportasi, tunjangan perumahan agar dalam pelaksanaannya kedepan tidak ada terjadi kesenjangan antar lembaga DPRD satu dengan lainya,”jelas Siti.(AF)
Editor: Hidayat