MENARAnews, Demak (Jateng) – Dalam rangka mengoptimalkan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Demak terus melakukan pembenahan. Terlebih saat ini seluruh pemerintah daerah diwajibkan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Tahun 2015. Hal ini dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan bersih (clean governance) di Kabupaten Demak.
Hal itu dikatakan Wakil Bupati Demak Drs. Joko Sutanto saat membuka Rakor Pejabat Pemerintah Kabupaten Demak Semester II Tahun 2017 di Pendopo Kabupaten Demak, Rabu (20/9).
Menurutnya, di era reformasi birokrasi seperti saat ini, aparatur dituntut untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ke-tatalaksana-an dan sumber daya manusia. “Hal ini dilakukan guna mengatasi berbagai permasalahan maupun hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik”, terangnya.
Sementara Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Demak Edi Suntoro, SE. Menyampaikan guna mendukung terwujudnya clean governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, bertanggung jawab dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik, yaitu akuntabilitas yang berorientasi pada hasil dan proporsionalitas.
“Untuk itu dibutuhkan SDM yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah perlu mempersiapkan aparatnya guna menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel”jelasnya.
Namun demikian Edi berharap dari kegiatan yang dihadiri ±350 peserta yang terdiri dari Camat Se-Kabupaten Demak, Forkopimcam, Kepala Desa dan lurah Se-Kabupaten Demak ini semakin terwujudnya pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah kedepan.
“Karena pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik merupakan kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yaitu dengan mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang disusun secara akurat” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Polres Demak tentang penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintah daerah.
Turut hadir dalam acara tersebut Forkopimda Kabupaten Demak, Ketua BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Hery Subowo, SE, MPM, AK, CIA, CFE, CA, Ketua BPKP Perwakilan Jawa Tengah Samono, AK, Cfra, CA, QIA, Ketua Perwakilan Jawa Tengah Drs. Tarmizi Ahmad Mba, Phd, Ak, CA serta Kepala OPD. (Sri)