http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

SP-3 Keluar, OPAKAI : PT. KAI Seharusnya Tidak Boleh Mengeluarkan SP-3

MENARAnews, Bukittinggi (Sumatera Barat) –  Masalah penggusuran tanah PT. KAI di Stasiun Bukittinggi karena reaktivasi jalur kereta api Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh kembali hangat di permukaan. Pasalnya PT. KAI melalui Divre II Sumbar membagikan Surat Pemberitahuan ke-3 (SP-3) penertiban bangunan di atas tanah milik PT. KAI di emplasemen Stasiun Bukittinggi kepada warga Stasiun terdampak, Kamis (14/09/2017).

Proses pembagian SP-3 kepada warga dikawal langsung oleh pihak PT. KAI, PM, Tentara, Kejaksaan, Polisi dan Satpol PP. Selain itu, pembagian SP-3 terlihat berjalan lancar dikarenakan masyarakat hanya menerima surat, namun tidak menandatangani tanda terima dan tetap menolak pengosongan hingga ada musyawarah antara PT.KAI dan masyarakat yang harapannya di mediasi oleh DPRD kota Bukittinggi.

Berdasarkan pengeluaran SP-3 ini, berarti pihak PT. KAI tidak mengindahkan dua lembaga Pemerintah, yakni Eksekutif dan Legislatif yang telah memintanya untuk menunda penggusuran sebelum adanya pertemuan atau musyawarah dengan warga yang menyewa aset milik Negara yang dikelolah oleh PT. KAI.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) PT. KAI Pusat, Edi Sukmoro, dihubungi langsung oleh Wakil Ketua Komisi VII, Ir. H. Mulyadi bersama Komisi XI DPR RI, Refrizal menyatakan pihaknya tidak akan melakukan penggusuran terhadap warga yang menyewa sebelum adanya musyawarah antara kedua belah pihak.

Hal tersebut langsung disetujui oleh pihak PT. KAI pusat dengan perencanaan akan membangun sebuah rumah susun atau sejenisnya untuk warga terdampak. Dengan pertimbangan tidak akan terganti data identitas kependudukan warga, yang telah mendiami lokasi itu selama 20 tahun bahkan lebih dari 20 tahun. Setelah beredarnya SP-3 hari ini, menunjukkan bahwa PT. KAI telah melanggar ucapan Dirutnya, serta tidak mengindahkan pemberitahuan secara tertulis yang dilayangkan kepada pihak PT. KAI oleh dua Lembaga Negara Eksekutif dan Legislatif.

Sampai berita ini ditulis, belum ada konfirmasi serta pertemuan yang dilakukan oleh pihak PT. KAI dengan pihak media menyangkut hal ini. Selain itu, pihak Organisasi Penyewa Aset Kereta Api Indonesia (OPAKAI), Kumar Z. Chan, didampingi pengurus lainnya membenarkan adanya kunjungan serta pemberian SP-3 oleh PT. KAI kepada warga yang berada di area Stasiun.

Menurut Kumar Z. Chan melalui Wakil Ketua Young Happy serta Yanche Dede Saputra, selaku Sekretaris OPAKAI, dengan dikeluarkannya SP-3 PT. KAI Divre II Sumbar sudah melecehkan kewibawaan serta melangkahi kebijakan Lembaga Negara, mulai dari DPRD Kota Bukittinggi hingga DPR RI.

“Pasalnya, kami telah melakukan pengaduan ke lembaga-lembaga tinggi di Republik Indonesia, mulai dari DPR RI, Ombudsman sampai dengan Wakil Presiden. Berdasarkan pertemuan tersebut, PT. KAI seharusnya tidak boleh mengeluarkan SP-3 sebelum ada musyawarah dengan warga Stasiun Bukittinggi,” tegas Yanche.

Pihaknya menambahkan sepakat bersama warga tidak akan melakukan pengosongan lahan Stasiun sampai adanya musyawarah antara PT. KAI dengan warga Stasiun terdampak.

Hal senada disampaikan oleh Aktivis Bukittinggi, Ivan Haykel bahwa pemberian SP-3 kepada warga Stasiun telah menyalahi kewenangan dan melangkahi lembaga tinggi negara, seperti DPRD Kota Bukittinggi dan DPR RI. Apabila PT. KAI melakukan tindakan sewenang-wenang saat penggusuran atau pengosongan lahan, perwakilan warga tidak bisa menjamin reaksi yang akan dimunculkan oleh masyarakat yang mendiami area Stasiun Kota Bukittinggi.

“Tentunya sikap defensif akan kami lakukan, mengingat warga Stasiun merupakan korban. Dalam SP-3 tersebut dikatakan bahwa sampai saat ini belum ada itikad baik dari warga untuk melakukan pembongkaran bangunan atau pengosongan tanah milik PT. KAI di sekitar Stasiun Bukittinggi,” lanjut Ivan.

Dikatakan Ivan Haykel bahwa warga Stasiun diberikan waktu paling lambat 5 hari setelah SP-3 diterima, apabila tidak adanya pembongkaran terhadap bangunan atau melakukan pengosongan tanah dimaksud, maka pihak dari PT. KAI yang akan langsung melakukan penertiban pembongkaran terhadap bangunan. (AD)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,384PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.