Portal Berita Online Indonesia

Setya Novanto Menang Sidang Praperadilan

MENARAnews, Jakarta – Hakim Tunggal Cepi Iskandar memutuskan untuk mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian, status Setnov sebagai tersangka pun gugur.

“Menimbang, penetapan pemohon tidak berdasar prosedur sesuai UU KPK dan SOP KPK, maka penetapan tersangka Setya Novanto tidak sah,” kata Cepi saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

Hakim Cepi menilai penetapan tersangka harus dilakukan di akhir tahap penyidikan suatu perkara dengan alasan untuk menjaga harkat dan martabat seseorang. Dia menyatakan surat perintah penyidikan tertanggal 17 Juli 2017 yang menetapkan Novanto sebagai tersangka,  tidak sah.
Dia pun menyatakan bukti yang diajukan KPK tidak dapat digunakan untuk menjerat Setya Novanto karena pernah digunakan untuk menangani perkara Irman dan Sugiharto.
Setya Novanto resmi mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada senin, 4 Semptember 2017. Gugatan tersebut terdaftar dalam nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.

Novanto disebut sebagai salah satu otak di balik proyek ktp elektronik senilai Rp 5,9 triliun.
Dia bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong diduga berperan dalam melobi para koleganya di Parlemen.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum terhadap Andi Narogong, Novanto disebut sebagai kunci anggaran di DPR.
Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017 dengan disangkakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU No 31 tahin 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Dalam sidang praperadilan, pihak Novanto menghadirkan tiga saksi ahli yakni ahli hukum acara pidana Prif. Dr. Romli Atmasasmita, ahli hukum pidana Dr. Chaerul Huda dan ahli hukum administrasi dan tata negara Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa.
Sementara dari pihak KPK menghadirkan empat sakdi ahli yakni, ahli teknologi informasi Bob Hardian Syahbuddin, ahli hukum pidana Nur Aziz, ahli hukum administrasi dan tata negara Feri Amsari dan ahli hukum acara pidan Adnan Paslyadja. (DA)