Portal Berita Online Indonesia

Pengurus Ponpes Ini Himbau Anggota IPI Tidak Ikut Aksi 299

Menaranews, Jakarta – Dewan Pegurus Pusat Ikatan Pesantren Indonesia (DPP IPI) menilai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2017 pengganti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, salah satu cara untuk merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ormas atau kelompok yang melenceng dari tujuan berbangsa dan negara.

“Dikeluarkannya Perppu No. 02 Tahun 2017 tentang Ormas harus disikapi dengan arif dan bijaksana, apalagi ini demi tujuan berbangsa dan negara,” tutur Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pesantren Indonesia, KH. Zaini Ahmad di Jakarta, Jumat (22/9/17).

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas, Pasuruan ini juga menjelaskan, NKRI tidak boleh dijadikan bahan perdebatan, baik itu dalam hal Suku, Agama, maupun Ras (SARA). Sebab Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara, erat dengan perjuangan dan tujuan bersama.

“PERPPU tentang Ormas adalah salah satu alat untuk menjaga dan merawat NKRI sehingga wajib kita dukung, kikap menolak seninaku, jangan memaksakan kehendek sendiri,” tegasnya.

Zaini juga mengimbau seluruh pengurus Ikatan Pesantren Indonesia dan masyarakat agar tidak ikut serta dalam aksi yang rencananya akan digelar pada 29 september 2017 di DPR RI, karena aksi tersebut terindikasi ditunggangi kepentingan politik.

“Saya himbau agar anggota IPI tidak ikut serta dalam aksi itu, ada tanda-tanda yang ditunggangi oleh kepentingan politik,” serunya

Sebelumnya telah beredar ajakan dan seruan dari alumni 212 dan eks anggota HTI agar melakukan aksi 299 di depan DPR RI. (MR)