http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Momentum Hari Tani, Ini Tuntutan Mahasiswa ke Pemprov Kalteng

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Hari Agraria Nasional atau Hari Tani yang diperingati setiap tanggal 24 September, kembali dijadikan sebagai momentum puluhan mahasiswa di Palangka Raya untuk menyuarakan persoalan agraria yang terjadi di wilayah Kalteng.

Mahasiswa dari berbagai Organisasi Kemahasiswaan diantaranya BEM UPR, BEM UNKRIP, HIMIP, BEM FAPERTA, GMNI,GMKI, HMI, KAMMI, WALHI yang tergabung dalam Forum Suara Rakyat Kalteng (FSRKT) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalteng Jl.S.Suparman Kota Palangka Raya, Senin (25/09) untuk menyampaikan 9 tuntutan.

Karuna Mardiansyah selaku Juru Bicara (Jubir) FSRKT ketika diwawancarai awak media menyampaikan, kondisi persoalan agraria di Kalteng yang paling mendasar saat ini yakni adanya ketimpangan luasan lahan dimana kawasan lahan lebih banyak dikuasai oleh pihak korporasi seperti kegiatan pertambangan, perkebunan dan lain sebagainya ketimbang dari masyarakat itu sendiri.

“Kedua, dengan dicabutnya Peraturan Gubernur Kalteng No.15 tahun 2010 yang mengatur perbolehan pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara dibakar maksimal 2 Ha. Petani sekarang khususnya masyarakat dipedalaman susah bertani. Padahal yang menyebabkan kabut asap tahun 2015 bukanlah petani.” kata Karuna Mardiansyah

Sekretaris Kabinet BEM UPR ini juga menilai, DPRD Provinsi Kalteng dalam hal ini diwakili oleh Anggota Komisi B, H.Ashera tidak berani secara tegas menyatakan solusi tuntutan yang sudah disampaikan, dengan alasan menyerahkan kembali kepada mahasiswa untuk bersurat kembali ke Pemerintah Provinsi Kalteng agar Ini bisa diremukan bersama.

Ini berati ujarnya kembali berkesimpulan, DPRD Provinsi Kalteng tidak berani menyikapi persoalan yang disampaikan mahasiswa. Padahal penanganan persoalan pertanian ditangani oleh Anggota Komisi B. Dirinya berkeinginan agar sejumlah tuntutan yang disampaikan tersebut secepatnya dapat ditindaklanjuti.

“Dengan cara memberikan solusi atas persoalan yang terjadi. Misalnya Masyarakat pentani dilarang buka lahan dengan cara bakar, berikan solusinya seperti apa. Ada lagi kekerasan atau krimininalisasi yang dialami buruh-buruh tani yang berjuang mempertahan lahan pertaniannya dari pihak perusahaan tambang sawit, sampai sekarang masih belum ada solusinya?” ujarnya menjelaskan.

Adapun tuntutan yang disampaikan yakni, pertama Pemerintah Daerah dengan segera melakukan pendataan ulang jumlah petani, luas areal lahan pertanian dan status lahan pertanian, serta mendistribusikan tanah kepada petani penggarap seluas batasan minimum dan maksimum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan Undang-Undang No.56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Pertanian.

Kedua Pemerintah Daerah harus membuat Peraturan yang mengatur tentang perlindungan bagi masyarakat adat dan segera menetapkan kawasan hutan adat. Menghentikan perampasan tanah masyarakat (monopoli tanah) yang di gunakan untuk pembukaan industri ekstraktif skala besar (tambang, perkebunan, dll). Ketiga Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan proses pengawalan dan pengawasan melalui (Petugas Penyuluh Lapangan) agar kebijakan pemerintah pada bidang pertanian yang sudah di terapkan ke masyarakat agar tidak salah sasaran, serta memperkuat dan mengaktifkan kembali fungsi organisasi pertanian di tingkat petani seperti Serikat Tani, Kelompok Tani, Gapoktan dan Koperasi Unit Desa.

Keempat Pemerintah Daerah harus menjamin kepastian harga hasil produksi kaum tani agar tidak fluktuasi harga yang sangat tinggi di pasaran, dengan cara membangun industri lokal barang jadi yang ada di daerah. Sehingga akan meningkatkan nilai jual hasil pertanian, dan juga membentuk/mengaktifkan lembaga yang berperan aktif untuk memotong panjangnya rantai tata niaga pertanian.

Kelima Pemerintah Daerah harus menjamin kesejahteraan kaum tani (buruh kebun) denganĀ  menaikkan upah minimum sebesar 20% dan menjamin kemerdekaan dalam berorganisasi. Keenam Pemerintah Daerah dengan segera harus mencari solusi akibat dicabutnya Pergub No.15 tahun 2010 tentang pembukaan lahan dan pekarangan rumah dengan cara membakar. Agar petani lokal tetap bisa menjalankan pertanian tradisional mereka (ladang berpindah).

Ketujuh Pemerintah Daerah harus menindak tegas kepada pihak korporasi yang menyebabkan kebakaran lahan, serta meninjau dan mengawal secara intensif terkait izin, agar bencana asap yang terjadi di tahun 2015 tidak terjadi kembali. Kedelapan Pemerintah Daerah harus menjamin tidak adanya kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat yang sedang mempertahankan tanahnya dengan cara membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Resolusi Konflik.

Terakhir, Perlu adanya dorongan perda yang berlandaskan UU 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), terkait pemerintah dilarang melakukan konversi lahan pertanian dan wajib memetakan dan mendata lahan pertanian yang eksisting serta menyiapkan lahan cadangan pertanian.

Menyangkut apa yang sudah disampaikan mahasiswa ke DPRD Provinsi Kalteng, Wakil Ketua Komisi B, H. Ashera ketika diwawancarai menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Mahasiswa dalam menyuarakan persoalan yang dihadapi petani sekarang ini khususnya di Kalteng.

“Ini berarti mahasiswa peduli dengan kepentingan masyarakat banyak khususnya masyarakat kecil di Kalteng. Aneh bi ajaib jika DPRD Provinsi Kalteng tidak mendengarkan serta memperjuangkan aspirasi yang disampaikan seperti contoh tentang larangan membakar lahan dan pekarangan. Lalu petani mau makan apa, sementara petani sendiri mendapatkan beras dari hasil menanam,” kata Ashera.

Kedepannya dirinya berkeingian ada regulasi atau ketentuan lebih tinggi dari Perda yang mengatur terkait solusi persoalan larangan membakar lahan bagi petani sehingga para petani sendiri mendapat kepastian hukum. Jangan sampai petani dilarang membuka lahan dengan cara membakar, tapi tidak diberikan solusi penyelesaiannya.

Ia juga yakin, penyebab kabut asap tidak mungkin disebabkan oleh masyarakat petani yang membuka lahan untuk mencari makan. Oleh sebab itu, pihaknya berkeinginan agar persoalan dan solusi secepatnya diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng dalam hal ini Gubernur Kalteng dan instansi terkait lainnya.

“Jangan sampai ada kesan, ketika ada perusahaan mau buka lahan perkebunan, cepat ditandatangani, cepat dibantu segala macam. Tapi rakyat kecil tidak diperhatikan. Kita juga akan melakukan peninjauan ulang terkait pembagian kawasan lahan. Jangan sampai yang gendut tambah gendut, yang kurus tambah kurus,” tutupnya.(arli)

Editor : Hidayat

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,323PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.