MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut bahwa tingkat kemiskinan di daerah sulit teratasi, lantaran mengikuti kebijakan makro yang seragam dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah terbiasa menerapkan kebijakan serupa dalam menangani kasus kemiskinan.
Padahal, kebijakan dari pusat menuntut Pemda setempat untuk memperbaiki kemiskinan dengan cara mikro. Akibatnya, Pemda hanya fokus mengurangi angka kemiskinan, bukan memberdayakan keluarga miskin. Hal itu terungkap saat LIPI menggelar Workshop Model Integratif Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kabupaten Pandeglang, di S Rizki, Rabu (6/9/2017).
“Konsep pemberdayaan tidak dipikirkan untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi hanya mengurangi angka kemiskinan. Itu kan berbeda. Seharusnya orang miskin diberdayakan supaya keluar dari kemiskinan. Tetapi kalau hanya mengurangi, banyak keluarga yang tidak miskin ikut meminta bantuan,” ungkap Peneliti Senior di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Thung Ju Lan.
Baru-baru ini, LIPI melakukan penelitian mengenai Indeks Kerentanan Sosial terhadap masyarakat di 2 wilayah perkotaan dan 2 lainnya warga pedesaan. Salah satu yang menjadi lokus penelitian, yakni Kabupaten Pandeglang. Disini LIPI meneliti sebanyak 300 Rumah Tangga Miskin (RTM) di 4 Kecamatan dengan membagi dalam 3 kategori, yakni sangat rentan, rentan, dan kurang rentan.
“Kami sampling 4 kecamatan, Panimbang, Cikeusik, Angsana, dan Sukaresmi. Lalu digabung dengan Kabupaten Gunung Kidul. Total ada 600 RTM yang disurvei. Hasilnya 270 RTM kurang rentan mendapatkan bantuan yang sama dengan RTM sangat rentan. Padahal RTM kategori itu, seharusnya diberi bantuan berupa pemberdayaan seperti kemudahan usaha atau manajemen keuangan, bukan lagi bantuan berupa Rastra (Beras Sejahtera),” bebernya.
Kekeliruan dalam memberikan bantuan juga terlihat dari pendataan penerima. Karena selama ini, bantuan diberikan per Kepala Keluara (KK), bukan per Rumah Tangga. Padahal dalam satu rumah, dihuni oleh beberapa KK. Semestinya, berbagai bantuan yang disalurkan bisa dialokasikan untuk Rumah Tangga lain yang benar membutuhkan.
“(Pemerintah) pusat kan memerintahkan ke daerah untuk melakukan perbaikan kemiskinan, tetapi karena terbiasa dari atas, jadi terbiasa mengikuti cara pandang makro. Itu yang membuat masyarakat Indonesia memiliki budaya peminta,” jelasnya.
Untuk itu lanjut Thung Ju Lan, hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk Police Paper, guna disampaikan ke kementerian agar mengubah paradigma berpikir dalam memberi bantuan.
“Kami lakukan penelitian untuk mengubah paradigma berpikir ditingkat pemerintah pusat, bahwa variasi daerah harus dimasukan dalam kebijakan. Maka kami akan menyusun Police Paper untuk diaudiensikan dengan kementerian dan pusat agar mengubah paradigma cara berpikir,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang, Kurnia Satriawan menuturkan, usulan yang disampaikan LIPI akan dirumuskan dalam menentukan kebijakan program bantuan. Kurnia mengakui, soal RTM kurang rentan yang masih mendapat bantuan, akan dipertimbangkan memperoleh jenis bantuan lain seperti memelihara mereka agar bisa tetap bekerja dan tetap memiliki jaminan sosial.
“Kami akan usulkan bantuan lagi untuk yang RTM kurang rentan. Tetapi kami akan memprioritaskan yang sangat rentan,” kata Kurnia.
Kendati demikian, pihaknya menegaskan bahwa program untuk keluarga miskin sekiranya harus tetap terintegrasi dengan program pokok Pemkab Pandeglang seperti peningkatan APBD, nilai investasi dan mengawal proyek strategis nasional. Jika itu bisa terlaksana dengan baik, Kurnia optimis angka kemiskinan di Pandeglang akan berkurang.
“Kami buat program yang terintegrasi khususnya berkaitan dengan infrastruktur. Karena kalau kami berdayakan mereka dari sektor ekonomi, tetapi kalau infrastrukutur jelek juga kan engga bisa. Infrastrtukrur diperbaiki tetapi orangnya tidak diberdayakan susah juga,” tandasnya. (IY)