MENARAnews, Medan (Sumut) — Lembaga Bantuan Hukum Medan menutuk tindakan sekelompok massa yang menyerang kantor Yayaysan lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) saat mengelar acara bertajuk Asik Asik Aksi, Minggu (17/9/2017).
Bentrokan yang terjadi berawal dari protes massa yang menganggap acar yang digelar sejumlah aktivis itu adalah untuk mendukung kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Direktur LBH Medan Surya Adinata mengatakan, pembubaran diskusi di YLBH itu salah atu kekeliruan besar.
“LBH Medan mengecam keras Sehubungan dengan adanya tindakan pembubaran diskusi akademis tentang pengungkapan sejarah Indonesia tahun 1965-1966 tertanggal 16-17 September 2017, yang dilakukan oleh kepolisian, begitu pula dengan tindakan-tindakan illegal lainnya berupa pengancaman, penyitaan, dan penggeledahan di gedung YLBHI,” ujar Surya dalam keterangannya, Senin (18/9/2017).
Menurut Surya, diskusi yang digelar alah upaya pelurusan sejarah sebagai upaya awal untuk pemulihan kejahatan Hak Azasi Manusia yang berat di masa lalu, yang telah menjadi komitmen Presiden Jokowi didalam nawacitanya saat masa kampanye dahulu.
“Beberapa hari sebelum diskusi, bermunculan hoax dan fitnah di beberapa media sosial yang mengungkapkan bahwa acara tersebut merupakan acara penyebaran paham komunis di Indonesia,” ujarnya.
Sebelum diskusi itu digelar, sudah dibuat pertemuan BH Jakarta dengan kepolisian. Dalam pertemuan itu sudah diklarifikasi acara sejarah tersebut adalah diskusi akademis bukan seperti yang dituduhkan. Disepakati pula bahwa acara dapat terus berlangsung asalkan perwakilan pihak kepolisian dapat diizinkan masuk mengawasi konten dan jalannya diskusi tersebut.
Pihak panitiapun sepakat, bahkan berencana akan membuat live streaming agar seluruh pihak dapat melihat.
“Pada tanggal 16 September 2017, pihak kepolisian ingkar janji dengan menutup jalan Diponegoro menuju Jalan Mendut melarang semua orang untuk melewati jalan. Para peserta lansia sudah hadir pada pukul 07.00 Wib dilarang masuk, yang lebih parah lagi pihak YLBHI dan LBH Jakarta sempat dihalang-halangi untuk masuk kedalam gedungnya sendiri. LBH Jakarta sudah memberitahukan hasil pertemuandengan pihak kepolisian sehari sebelumnya, namun Kapolsek menteng tidak mau mematuhi kesepakatan tersebut,” ungkap Surya.
Surya menganggap tindakan Kepolisian Republik tidak berdasarkan atas hukum dan justru takluk pada tekanan massa. Oleh karenanya bertentangan dengan pasal 28E ayat 3 UUD 1945, Pasal 18 dan 20 UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan hak sipil dan politik, melakukan penggeledahan, penyitaan tanpa berita acara apapun (Vide Pasal 33-34 , 38, 39 KUHAP) dan juga sangat bertentangan dengan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ham sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang menyatakan Hak untuk hidup, Hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persaman dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan-keadaan apapun dan oleh siapapun.
“Kita meminta negara bisa melindungi dan menjamin kebebasan berkumpul dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Agar Presiden tetap konsisten dengan nawacitanya menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, termasuk korban pelanggaran HAM 1965-1966,” jelasnya. (Yug)