http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

DPRD Kabupaten Landak Pelajari Perda Adat Palangka Raya

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Anggota DPRD Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat melakukan studi banding ke DPRD Kota Palangka Raya, Jumat (8/9/) yang lalu. Adapun tujuan studi banding anggota Kabupaten DPRD Landak ini untuk mempelajari  peraturan daerah (perda) tentang kelembagaan masyarakat adat Dayak Kota Palangka Raya beberapa serta perda Kota Palangka Raya lainnya agar dapat diadopsi di daerahnya.

Kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Landak yang berjumlah 19 orang ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto dan Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya, Ida Ayu Nia Anggraini beserta sejumlah anggota dewan lainnya, Seperti Neni Adriaty Lambung, Riduanto, Subandi, Mukarramah, Suhardi Lentam Nigam, dan Anna Agustina Elisye. Sedangkan rombongan DPRD Kab. Landak dipimpin, Hery Saman.

Kepada rombongan DPRD Kabupaten Landak, Ketua Badan Pembentukan Program Perda (Propemperda) Kota Palangka Raya, Anna Agustina Elisye menjelaskan sejak 2009 Palangka Raya telah memiliki perda tentang kelembagaan masyarakat adat Dayak.

Perda Nomor 15 Tahun 2009 tentang kelembagaan masyarakat adat Dayak ini merupakan revisi perda nomor 18 tahun 2007 tentang kademangan atau camatnya adat.

“Substansi didalamnya menyesuaikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat dan terjadi dikehidupan masyarakat Dayak, dan materi bersifat normatif dalam ketentuan umum mengatur peran fungsi kelembagaan struktur organisasi hak, wewenang dan kewajiban,”jelas Ana.

Sementara Riduanto, anggota Bapemperda Kota Palangka Raya menambahkan direvisinya perda nomor 18 tahun 2007 tentang kademangan menjadi perda nomor 15 tahun 2009 ini untuk menyesuaikan aspirasi masyarakat.

“Dulu dalam pelaksanaan perda nomor 18 tahun 2007 ada kendala, maka diusulkan ke DPRD agar direvisi mengikuti problem yang terjadi di masyarakat untuk disempurnakan,” jelasnya.

Riduanto menjelaskan dalam perda nomor 15 tahun 2009 itu salah satunya mengatur cara pemilihan demang. Setelah direvisi, syarat untuk menjadi demang harus berusia 50 tahun ke atas.

Syarat lainnya, seorang demang tidak menjabat sebagai PNS, sedangkan tunjangannya setera eselon IVa. Tapi dalam perda langsung disebutkan nominalnya yakni Rp960 ribu per bulan.

Dalam perda tersebut dalam menjalankan tugas seorang demang juga mendapat fasilitas kantor sekretariat di kantor kecamatan dan biaya operasional.

Selain damang, dalam perda tersebut juga diatur tata cara pemilihan mantir. Syarat menjadi mantir harus bisa menjadi panutan yang baik di masyarakat. Setiap bulan mantir dapat insentif Rp480 ribu.

Ketua DPRD Kabupaten Landak Hery Saman mengatakan tujuan dari kedatangan rombonganya adalah ingin mengetahui Perda tentang perlindungan hukum dan hak masyarakat adat. Sebab di daerah mereka permasalahan itu yang cukup kuat terjadi dan muncul di tengah-tengah masyarakat di sana.

“Dengan kami datang kemari ingin mengetahui perda yang mungkin ada kemiripan atau berkaitan dengan kondisi tersebut di sini, sehingga kami ingin belajar bagaimana atau ada aturan yang kuat untuk itu,”ujarnya saat itu. (AF)

Editor: Hidayat

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,323PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.