MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Sebagai upaya pencapaian untuk target yang diamanahkan menteri Sosial (Mensos) bahwa Indonesia bebas protitusi pada tahun 2019. Pemerintah daerah diharapkan berperan aktif untuk mencapai target tersebut. Salah satunya dengan melakukan menutup lokalisasi yang ada. Namun penutupan tersebut harus benar.
Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Rusliansyah mengungkapkan menutup lokalisasi perlu persiapan yang matang, sehingga nantinya tidak terjadi dampak-dampak negatif di masyarakat. Mengingat dua tahun mendatang sudah 2019, sehingga harus segera dibicarakan.
“Seharusnya bisa dibicarakan lebih dini seperti persiapan dan kendala apa saja nantinya yang akan dihadapi. Kita akan bicarakan ini dengan Dinsos nantinya. Kami segera memanggil Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kota Palangka Raya, karena mereka yang menanganinya. Dan Komisi C adalah mitra kerjanya,” Ungkap Rusliansyah.
Lebih jauh dirinya menyampaikan target tersebut harus direalisasikan dan dilakukan. Sayangnya hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya melalui Dinas Sosial belum berkoordinasi dengan DPRD Kota Palangka Raya. Pihaknya menyayangkan, sampai sekarang belum ada koordinasi dari Dinsos Kota Palangka Raya, terkait hal tersebut.
“Dinas Sosial belum berkoordinasi dengan DPRD Kota Palangka Raya. Bahkan untuk razia di lingkar luar, kita belum pernah dilibatkan,” katanya.
Pihaknya berharap melalui Dinsos diharapkan bisa menindaklanjuti apa yang sudah menjadi target dari Kementerian Sosial. Untuk itulah, Dinsos diminta dapat segera membicarakannya dengan DPRD Kota Palangka Raya. (AF)
Editor: Hidayat