http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Belum Ada Kejelasan Mengenai Persoalan di Desanya, Ratusan warga Kalisari Sayung Gelar aksi di Pendopo dan Polres Demak

MENARAnews, DemakĀ (Jateng) – Ratusan Warga Desa Kalisari Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak hari ini tadi (5/9) menggelar aksi di Polres Demak dan Pendopo Kabupaten Demak.

Ratusan warga Desa Kalisari itu datang ke Polres Demak dengan maksud mengucapkan terimakasih pada Kapolres Demak dan jajaranya karena responsif terhadap laporan yang pernah dilakukan warga sebelumnya. Hal itu dibuktikan dengan sejak adanya laporan warga mengadu, proses pengurugan tanah bengkok itu dihentikan dan ratusan warga juga mendukung Kapolres Demak beserta jajaranya untuk mengusut kasus ini secara proporsional, profesional, cepat, tepat dan akuntabel.

“Kami juga mendukung kepada Polres Demak untuk segera menyelesaikan persoalan ini, selanjutnya kami akan ke Bupati dan akan kami sampaikan bahwa selama ini Kepala Desa kami nilai arogan, angkuh dan otoriter. Ada beberapa persoalan di kampung dan ada indikasi korupsi dalam proyek yang saat ini dikerjakan oleh desa yang seharusnya dinikmati oleh warga tapi pada kenyataanya dinikmati oleh Kepala Desa itu sendiri,” ungkap Ali Subchan selaku koordinator aksi.

Warga menganggap selama ini Kepala Desanya telah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian terhadap desa dengan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dari hasil penjualan tanah urug itu.

Sementara itu praktisi hukum LBH Demak Raya sekaligus Sekretaris DPC Ikadin Kab. Demak Abdul Rokhim menyatakan bahwa bila benar apa yang disampaikan oleh warga, maka itu sangat bertentangan dengan peraturan yang ada. “Berdasarkan Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang namanya aset desa diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakatnya dalam meningkatkan pembangunan desa,” jelas Rokhim.

Lanjut Rokhim, disamping itu harus dikaji terlebih dahulu dasar hukum kebijakan memungut hasil penjualan tanah urug tersebut, jika kebijakan tersebut tidak mempunyai payung hukum yang jelas maka dapat dikatakan masuk kategori Pungli, pelaku pungli bisa dijerat Pasal dalam KUHP selain itu Pelaku juga mungkin dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dirinya menambahkan bahwa umumnya praktik pungli dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan kurungan. “Jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun,” jelasnya.

“Namun ada ketentuan pidana yang ancaman hukumannya lebih besar dari itu, yakni Pasal 12 e UU Tipikor,” ujar advokat muda yang juga sekretaris DPC Ikadin Kab. Demak ini.

Lebih lanjut Rokhim menambahkan, “Pungli itu bisa kita katakan sebagai korupsi. Ada Pasal 12 e di sana dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.” (Nap)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,332PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.