MENARAnews, Pulang Pisau (Kalteng) – Sebagai daerah yang berkembang, dan keberadaannya yang sangat strategis di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Propinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Kabupaten Pulang Pisau mulai dilirik dan diminati sejumlah investor, baik di bidang perkebunan, kehutanan dan lainnya. Seperti investasi pabrik sengon milik PT. Naga Buana yang sekarang ini mulai dalam tahap pembangunan pabrik dan pembukaan lahan.
Seiring dengan masuknya beberapa investor di jalan utama Trans Kalimantan, ternyata juga dibarengi pertumbuhan bangunan liar di jalur hijau milik Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) bidang Pengairan, tepatnya di bantaran sungai Trans Kalimantan Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir.
Kurangnya sosialisasi dan desakan ekonomi warga, memudahkan warga dengan enaknya mendirikan bangunan warung di kawasan jalur terlarang. Selain menimbulkan pemandangan yang kurang elok, berdirinya bangunan warung ini juga kadang dijadikan tempat maksiat, seperti dijadikan tempat mangkal Pekerja Seks Komersial (PSK).
Pasalnya, keberadaan truk-truk besar yang parkir di bahu jalan depan warung tersebut, dikawatirkan menjadi tersendatnya arus kendaraan dan menyebabkan salah satu titik rawan laka lantas. Oleh karenanya, upaya sosialisasi dan himbauan harusnya gencar dilaksanakan, sehingga masyarakat akan sadar dan tidak dengan mudah mendirikan bangunan di jalur hijau yang merupakan jalur bebas dari bangunan liar.
Kepala Desa Mintin Rusmagau, saat Menaranews.com diruang kerjanya, Selasa (18/9) mengatakan bahwa tidak ada satupun warga masyarakat yang akan mendirikan bangunan di jalur hijau tersebut mengajukan permohonan izin rekomendasi.
Dia berharap, pemerintah daerah melalui dinas terkait harus pro aktif turun kelapangan untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada warga. Mungkin ini kata Rusmagau, kurangnya pengetahuan dan minimnya sosialisasi, membuat warga dengan mudah mendirikan bangunan di jalur terlarang sebagai tempat usaha mereka.
“Sebelum jalur hijau ini penuh dengan bangunan warung tempat usaha, pemerintah daerah harus segera turun tangan secepatnya untuk memberikan himbauan dan pemahaman kepada warga masyarakat,” tandasnya (BS)
Editor: Hidayat