http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

2 IUP Tambang Di Sumut Dicabut, 3 Lainnya Juga Terancam

MENARAnews, Medan (Sumut) — Rekomendasi tim Joint Monitoring Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut bersama Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut berbuah pada pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dua perusahaan tambang.

Kedua perusahaan tersebut yakni PT Surya Kencana Pertiwi Tambang dengan luas wilayah 39.550 Ha dan PT Panca Karya Prima Agung dengan luas 31.070 Ha. Kedua perusahaan yang IUP nya sudah dicabut oleh gubernur itu, berada di Tapanuli Utara.

“Ini dilakukan untuk menertibkan usaha pertambangan yang tidak sesuai aturan. Kita ingin perusahaan tambang lebih peduli terhadap lingkungan hidup,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut Zubaidi, di Medan, Kamis (28/9/2017).

Selain dua perusahaan itu, tim juga sedang menyoroti tiga perusahaan lainnya. Diantaranya adalah PT Inti Cipta Jaya Tambang di Tapanuli Utara, PT Pancaran Bukit Batubara di Tapsel dan PT Jalahan Batu Bara Prima di Labuhan Batu Utara.

Ketiga perusahaan itu masih masuk tahapan eksplorasi. Artinya belum mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP).

Zubaedi mengatakan, data tim monitoring juga menunjukkan dari beberapa perusahaan itu juga ada yang belum membayarkan Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Untuk PT Inti Cipta Jaya Tambang wilayahnya juga berada di kawasan hutan lindung. Dan kami yakin mereka tidak boleh melakukan eksplorasi di daerah hutan. Dan mereka mau meningkatkan ke IUPOP,” katanya. Selain itu lokasi titik pemboran eksporasi detail PT. Inti Cipta Jaya Tambang berada di lahan dan perladangan milik masyarakat yang merupakan sumber utama penghidupan masyarakat.

Selanjutnya, PT Pancaran Bukit Batu Bara yang luas konsesinya adalah 14.400 Ha. Saat ini luas konsesi PT. Pancaran Bukit Batubara terhitung sejak Keputusan Bupati Tapanuli Selatan tersebut dikeluarkan, yang semula 14.400 Ha menjadi 6.065 Ha.

“Fakta Di Lapangan Tidak ada aktivitas yang dilakukan PT. Pancaran Bukit Batubara setelah IUP keluar namun berdasarkan analisis melalui citra satelit wilayah konsesi PT. PBB telah terjadi deforestasi. PT. Pancaran Bukit Batubara tidak membayar landrent selama 5 tahun yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 2.073.283.200,” kata Sandrak Manurung dari Walhi.

Terakhir PT Jalalan Batu Bara Prima. Perusahaan ini juga disebut-sebut merugikan negara Rp. 258.592.680.  PT. Jalahan Batu Bara Prima sejak tahun 2013 tidak pernah memberikan laporan sesuai peraturan perundang-undangan. Tidak ada tanda di titik pengeboran.

Dari fakta dilapangan, Tim Monitoring merumuskan beberapa rekomendasi. Diantaranya adalah, mencabut IUP PT Pancaran Bukit Batu Bara dengan kewajiban membayarkan sewa tanah (landrent) kepada negara. Selanjutnya penciutan wilayah konsesi PT Inti Cipta Jaya Tambang yang berada di kawasan Hutan Lindung.

Selanjutnya, mencabut IUP PT Jalahan Batu Bara Prima dan membayarkan kerugian negara sebesar Rp258.592.680.

Ditempat yang sama, Direktur Walhi Sumut Dana Tarigan mengapresiasi kinerja Dinas ESDM Sumut. Apalagi, baru-baru ini Kepala Dinas ESDM Eddy Saputra terkena OTT lembaga anti rasuah KPK.

“Kita ingin tata kelola pertambangan di Sumut semakin baik,” pungkas Dana. (Yug)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,313PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.