MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Gedung Selter Tsunami yang terletak di Kampung Sawah, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, yang dijadikan sebagai tempat evakuasi sementara apabila terjadi bencana tsunami di wilayah Pesisir Labuan. Khusus lantai 1 dan 2, gedung tersebut direncanakan akan dimanfaatkan untuk Sub Terminal Angkutan Umum Labuan, dapat juga dijadikan sebagai alternatif lahan parkir Pasar Labuan, mengingat parkiran Pasar Labuan masih minim.
Bangunan yang digarap Mei 2014 lalu, dengan menggunakan dana APBN sebesar Rp 23 milyar tersebut, memang terkesan sia-sia jika tidak dioptimalkan. Lantaran tujuan dari dibangunnya gedung itu, yakni untuk evakuasi masyarakat Pesisir Labuan apabila terjadi bencana Tsunami. Hanya saja, rencana Tuhan tidak bisa diprediksi sehingga kondisi bangunan saat ini sudah mulai terlihat kumuh, kusam dan banyak fasilitasnya yang rusak akibat termakan usia.
“Memang sayang bila tidak kita manfaatkan. Karena setidaknya, perawatan gedung tersebut harus tetap dilakukan, agar tidak keropos, rusak, atau hancur termakan usia. Namun demikian, pemanfaatan bangunan itu pun, jangan sampai berubah fungsi, kontruksi, maupun manfaat dari bangunannya, sebagai gedung evakuasi, bila terjadi bencana tsunami di Pesisir Labuan itu,” beber Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dadi Supriadi, Sabtu (12/8/2017).
Menurutnya, pemanfaatan bangunan Selter Tsunami tersebut, juga bertujuan agar adanya tanggung jawab pemeliharaan terhadap bangunan itu sehingga bangunan dapat tetap terawat dan ada manfaatnya, disamping fungsi semula, yakni sebagai gedung evakuasi bencana. Untuk itu, pihaknya mengaku agar salah satu cara pemanfaatan yang tidak harus merubah bentuk dan fungsi bangunan adalah dengan cara memanfaatkannya sebagai Sub Terminal Angkutan Umun Labuan dan Lahan Parkir.
“Bangunan ini ada tiga lantai, di setiap lantainya tidak ada sekat-sekat pembatas, karena memang konsep kontruksinya dibuat demikian, untuk memudahkan evakuasi, serta memudahkan hempasan air yang melewati bangunan itu, tanpa terhalang sekat, seandainya terjadi Tsunami. Dimana lantai dasar inilah yang menurut saya, layak buat dijadikan terminal, dengan syarat tidak membuat sekat-sekat, baik sekat permanen maupun tidak,” katanya.
Ia menambahkan, bangunan tersebut saat ini sudah menjadi Aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang. Hanya saja, secara tanggung jawab pemeliharaannya, belum diketahui berada di instansi mana, meskipun secara tugas dan fungsi bangunan itu, berada di bawah BPBD. Sehingga ia berharap, dengan memanfaatkan bangunan itu, setidaknya dapat meringankan biaya perawatannya.
“Sayang, bangunan itu dibangun dengan dana yang besar, dan fungsinya pun cukup bermanfaat seandainya terjadi bencana tsunami, meskipun hal itu tidak kita inginkan. Akan tetapi, bila bangunan itu dibiarkan kumuh, dan tanpa perawatan, atau pemeliharaan secara continue (berkelanjutan, pen) jelas akan rusak dengan sendirinya termakan usia. Karena memang banyak item yang harus dirawat, baik kontruksi, instalasi listrik, air, maupun pengecatan, maupun item-item yang lainnya,” pungkas Dadi. (IY)