MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pandeglang mulai membahas mengenai dampak rasionalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Namun begitu, TAPD belum menentukan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terimbas rasionalisasi.
Menurut Ketua TAPD Pandeglang, Fery Hasanudin, saat ini pihaknya baru menerima draft pengusulan rasionalisasi kegiatan dimasing-masing OPD. Sehingga, belum ditemukan hitung-hitungan nilai pemangkasan kegiatan disetiap instansi.
“Ada penyesuaian-penyesuaian. Namun belum ada jumlah SKPD yang akan dipotong, ini kan belum final. Ini baru draft, nanti anggaran yang kurang itu akan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Yang terpenting akan kami rasionalisasi,” ujar Fery saat ditemui di Oproom BPKD Pandeglang, Jumat (25/8/2017).
Hanya saja Fery memastikan, rasionalisasi DAU sebesar Rp20.8 miliar tidak akan mengurangi kegiatan yang bersingungan dengan kepentingan publik. Sasaran rasionalisasi diarahkan pada kegiatan pendukung untuk memenuhi kebutuhan dasar.
“Jadi jika ada satu kegiatan yang hanya pendukung untuk memenuhi kebutuhan dasar, itu mungkin yang akan menjadi sasaran. Tetapi kalau fisik, itu kan sudah dilaksanakan, lelang dan penunjukan sudah dilaksanakan,” terangnya.
Selain itu, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), Sosialisasi, dan perjalanan dinas juga dipastikan akan dipangkas. Lalu Fery membocorkan, OPD yang tidak maksimal dalam menyerap anggaran, juga tidak luput dari target penyesuaian DAU.
“Prinsipnya hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan publik, tidak akan dikurangi sasarannya. OPD yang tidak bisa menyerap anggaran dengan baik, itu bagian untuk penyesuaian DAU. Saya pakai rumus primer skunder, mana yang primer dan sekunder hingga tersier,” sambung mantan Kasat Pol PP Pandeglang itu.
Dia melanjutkan, saat ini Pemkab tinggal menunggu hasil Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA PPAS). Sebelum nantinya akan dibahas bersama legislatif dalam APBD Perubahan. Lebih jauh Pemkab mengaku pasrah dengan adanya rasionalisasi alokasi bantuan tersebut. Mengingat hingga kini, pemasukan anggaran Pandeglang masih didominasi dari kucuran pemerintah pusat.
“Diharapkan (kegiatan) fisik-fisik itu tidak terganggu meski pun bisa saja dari kegiatan itu volumenya berkurang. Tetapi apa boleh buat, itu kan resiko dari kebijakan pusat tentang pendapatan daerah yang sebagian besar dari pusat,” tutup Fery. (IY)