http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Perppu Nomor 2 Tahun 2017, “Melindungi Indonesia dari Radikalisme yang Merongrong Kedaulatan Negara”

MENARAnews.com, Denpasar (Bali) – Beberapa waktu yang lalu Pemerintah telah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dan menimbulkan pro kontra di masyarakat, namun merupakan hal yang wajar bagi Negara demokratis. Penerbitan Perppu ini telah melalui prosedur hukum yang tepat, oleh karena itu, jika ada sekelompok orang yang menganggap bahwa dengan adanya Perppu tersebut maka Pemerintah menjadi diktator atau sewenang-wenang dalam membubarkan Ormas, maka itu merupakan hal yang keliru. Hal tersebut disampaikan oleh Rektor Universitas Mahasaraswati, I Made Sukamerta dalam kegiatan Seminar Nasional bertema, “Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Negara dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas”, di Wiswa Sabha Kantor Gubernur Provinsi Bali, Senin (1/8/17).

“Pemerintah sudah sangat tepat mengambil kebijakan ini ditengah maraknya penyebaran paham – paham komunis dan radikal di Indonesia. Kita harus bersyukur Negara Indonesia ini sudah cukup aman meskipun terdiri dari suku bangsa dan agama yang beragam, kita dapat lihat di Negara Eropa yang hanya terdiri dari satu suku bangsa saja, masih berkonflik. Oleh karena itu, memang diperlukan sebuah dasar hukum yang jelas dalam mengatur kehidupan bermasyarakat”, papar I Made Sukamerta.

Sementara, sambutan Gubernur Provinsi Bali yang dibacakan oleh Kaban Kesbangpol Provinsi Bali, Jaya Suartama menyampaikan bahwa Pemprov Bali sangat mendukung penuh penguatan dan pelaksanaan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi massa yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang dibentuk dan didirikan oleh masyarakat karena kesamaan persepsi atau pandangan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut merupakan komitmen, tugas dan tanggung jawab bersama dalam keseimbangan antara kebebasan berorganisasi dalam bermasyarakat, yang merupakan kedaulatan rakyat dalam rangka tetap menjaga keutuhan bangsa dan prinsip-prinsip bernegara harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kepala Hukum Kodam IX/Udayana, Kol. Chk. Budiono mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, jumlah ormas yang tercatat dalam administrasi pemerintahan adalah sebanyak 344.039 ormas baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pasca penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, Ormas yang telah dilarang dan dibubarkan yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sementara itu, di Indonesia terdapat Ormas yang dilarang namun tidak dibubarkan, yaitu Aliansi Nasional Anti Syiah, Jamaah Ansorut Tauhid, Majelis Mujahidin Indonesia, Forum Umat Islam, dan Front Pembela Islam.

“Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, telah menimbulkan polemik yang cukup besar, padahal dalam sejarahnya penerbitan Perppu telah banyak dilakukan selama Negara Indonesia ini berdiri, yaitu era Soekarno sebanyak 173 Perppu, Soeharto 8 Perppu, BJ. Habibie 3 Perppu, Gus Dur 3 Perppu, Megawati 4 Perppu, SBY 16 Perppu, dan Jokowi 1 Perppu. Kedudukan Presiden sebagai kepala kekuasaan eksekutif dalam negara atau penyelenggara pemerintahan negara tertinggi dengan dilandasi Pasal 22 UUD 1945 berwenang secara subyektif mengeluarkan Perppu yang didasarkan pada hal ihwal kegentingan yang memaksa dimana tujuannya adalah untuk mengatasi keselamatan Negara. Presiden menilai adanya ormas yang bertentangan dengan Pancasila yang secara terang-terangan melalui media massa mengembangkan dan mengajarkan ajaran atau paham bahwa Pancasila sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan di dalam Negara Indonesia”, terang Kol. Chk. Budiono.

Perwakilan Pelaksana Tugas Pokok Kementerian Pertahanan (PPTP Kemenhan) Prov. Bali, Kol. Inf. Ketut Budiastawa, mengungkapkan bahwa Visi Bangsa Indonesia adalah mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Sedangkan Misi Bangsa Indonesia adalah mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

“Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi itulah maka Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 guna mengubah UU Nomor 17 tahun 2013. Berdasarkan hasil perubahan tersebut maka terdapat beberapa larangan terhadap ormas, antara lain : (1) menggunakan nama, lambang, bendera / atribut / lembaga pemerintah, (2) menggunakan tanpa izin nama, lambang bendera negara lain/badan internasional (3) menggunakan nama, lambang, bendera/atribut partai politik, (4) menggunakan nama, lambang, bendera gerakan separatis, (6) menerima /memberikan sumbangan, (7) mengumpulkan dana untuk parpol, (8) melakukan tindakan permusuhan terhasap Sara, (8) melakukan penyalahgunaan, penistaan/penodaan terhadap agama, dan melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban umum,” ungkap Ketut Budiastawa.

Kemudian, Anggota DPD-MPR RI, Gede Pasek Suardika mengatakan bahwa penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dikarenakan UU 17 Tahun 2013 dinilai masih lemah. Adapun kelemahan tersebut antara lain, paradigma penyusunannya masih dengan pola pikir sentralistis, tidak sesuai lagi dengan model pemerintahan desentralistis, dan terdapat sejumlah kekosongan hukum dalam pengaturan Ormas, serta tidak mampu menciptakan tertib hukum secara optimal, serta tidak mampu mengantisipasi radikalisme berbasis ormas.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Sukawati Lanang menjelaskan bahwa penetapan Perppu yang dilakukan oleh Presiden tertulis dalam Pasal 1 angka 4 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

“Kegentingan memaksa dalam International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) artikel 4 ialah threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed. Jadi pertimbangan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut adalah ancaman kehidupan berbangsa di masa yang akan datang. Dalam beberapa artikel berkaitan dengan Perppu dikatakan bahwa subyektivitas Presiden dalam menafsirkan “Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa” yang menjadi dasar diterbitkannya Perppu, akan dinilai DPR apakah kegentingan yang memaksa itu benar terjadi atau akan terjadi. Persetujuan DPR ini hendaknya dimaknai memberikan atau tidak memberikan persetujuan. Jadi, yang menafsirkan suatu kegentingan memaksa itu adalah dari subyektivitas Presiden. Inilah yang menjadi syarat ditetapkannya sebuah Peppu oleh Presiden,” jelas Sukawati Lanang.

Lanjutnya, sementara ukuran objektif penerbitan Perppu baru dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter adanya “Kegentingan yang Memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan Perppu, yaitu: adanya keadaan, kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Perlu diketahui bahwa terdapat 4 hal yang harus diketahui oleh publik sebagai alasan untuk mendukung Perppu Nomor 2 Tahun 2017, yaitu : (1) Bertujuan melindungi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Kebhinekaan, yang menjadi kita satu bangsa dan satu tanah air yaitu Indonesia dari radikalisme yang ingin mengganti dasar Negara dan merongrong kedaulatan Negara. Maka sebaiknya kita harus senantiasa meletakkan Perpu ini pada tujuan mulianya untuk menegakan Kedaulatan Negara dan mengabaikan kedaulatan rakyat untuk berserikat dan berkumpul yang tidam sesuai dengan Pancasila, NKRI, UUD 45 dan Kebhinekaan. Hak Politik adalan Derogable Right bukan Non Derogable Right; (2) Konteks lahirnya Perppu untuk merespon kegentingan nasional dimana ajaran radikalisme telah merasuk ke dalam ruang privat keluarga dan segala aspek kehidupan masyarakat. Sehingga, ekspresi fanatisme berlebihan pada satu kelompok, superiortas atas klaim kebenaran satu kelompok, propaganda kebencian yang menggila di dunia media sosial maupun nyata, dan tentu saja aksi-aksi kekerasan yang tidak sungkan lagi dipertontonkan di publik; (3) Target munculnya Perpu ini adalah pada organisasi kemasyarakatan yang anti Pancasila dan melakukan tindakan kekerasan. Ini artinya bahwa ormas yang dengan sengaja sejak awal pendiriannya sudah memiliki agenda mengganti negara Pancasila akan menjadi sasaran Perppu ini. Perppu menjadi langkah awal pemerintah untuk menyikapi secara tegas radikalisme yang memicu pengerasan politik identitas di Indonesia, yang berpotensi memecah belah bangunan persaudaraan rakyat Indonesia. Jangan sampai perlindungan terhadap Ormas justru menghilangkan ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi kita; (4) Perppu merupakan Politik Hukum Pemerintah Jokowi yang tepat dan berani dalam menjaga nasionalisme, kedaulatan dan menjaga keutuhan Indonesia. Namun disisi lain menjaga pemerintah agar tidak berlebihan dalam penegakan hukum juga perlu dikontrol dan diantisipasi. (NN)

Editor : N. Arditya

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,323PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.