http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Penolakan Permendikbud 23 Tahun 2017, PWNU Kalteng Akan Surati Instansi Terkait

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Berkenaan dengan beredarnya Instruksi penolakan yang disampaikan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) pusat terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah kepada seluruh Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) di Indonesia, dibenarkan oleh PWNU Provinsi Kalteng.

Ketua PWNU Kalteng, H. Said Ahmad Fauzy Zain Bachsin ketika dikonfirmasi menaranews.com menjelaskan, pihaknya sudah menerima surat instruksi tersebut dan segera menindaklanjutinya dengan meneruskan surat tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Dinas Pendidikan.

“Pendidikan Sekolah di kalangan NU memang menolak kebijakan itu, dan PWNU Kalteng akan ikuti instruksi itu dan kita meminta juga menyampaikannya kepada Pengurus Badan Otonom NU yang mengelola Pendidikan NU,” jelas Said Ahmad Fauzy, Rabu (09/08) di Palangka Raya.

Ia menjelaskan, ketika peserta didik seharian di sekolah, secara tidak langsung peserta juga tidak mengikuti pelajaran agama seperti mengaji, dan kumpul orang tua yang mendidik agama pada anaknya. Jika selama 5 hari di sekolah dengan jam yang ditentukan sebelumnya, di luar jam Sekolah seperti hari Sabtu dan Minggu, menurutnya anak-anak pasti akan kecapean.

Di samping itu katanya lagi, dengan menerapkan jam seperti biasanya, di luar jam yang ditentukan oleh Permendikbut 23 tahun 2017, anak-anak sudah merasa kelelahan ketika sampai di rumah sehingga menyita waktu bermain anak di rumah bersama keluarga, dan menurutnya, waktu bermain anak-anak sudah hal yang wajar dan perlu.

“Ini kan memaksakan anak-anak namanya. Diniyah (Pedidikan Agama.red) itu kan juga membetuk karakter anak. Ketika dijejal dengan aturan seharian di sekolah, faktor kelelahan anak dapat mempengaruhi pendidikan agama yang diajarkan di luar sekolah,” katanya menambahkan.

Atas instuksi tersebut, pihaknya juga akan menyurati Anggota DPRD Provinsi Kalteng. Dengan harapan yang sangat besar, Mendikbud RI bisa mempertimbangkan kembali kebijakan yang sudah dikeluarkan itu. Dan kembalikan kepada jam seperti biasanya yang sudah lama berjalan.

Karena Pendidikan Agama di waktu-waktu sebelumnya, seperti jam 7 anak masuk sekolah dan pulang jam 2 sore hari, Kata Said Ahmad menambahkan, cukup efektif diterapkan. Dalam artian masih ada kesempatan dan waktu anak bermain di luar dan biasanya ada juga diteruskan dengan mengaji.

“Ini terkesan sangat dipaksakan, belum lagi sarana dan prasarana di sekolah masih belum memadai. Biaya untuk makan atau minum masih terbatas, dan ini tentunya juga memeras tenaga dari guru yang mengajar di sekolah seharian,” tukasnya lebih dalam.

Berdasarkan infromasi yang diperoleh, isi dari surat yang beredar tersebut dikatakan, PBNU menegaskan bawah Permendikbud 23 Tahun 2017 sama sekali tidak menyinggung secara serius implementasi penguatan pendidikan karakter sebagaimana dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dimana Konsentrasi kebijakan itu, cenderung fokus mengatur kebijakan jam sekolah.

Dalam surat itu, PBNU menilai, Kebijakan sekolah 5 hari atau 8 jam belajar akan menggerus eksistensi Madrasah Diniyah (Pendidikan Agama.red). Padahal selain pondok pesantren, Mandarasah Diniyah merupakan tulang punggung yang membentengi persemaian paham dan gerakan radikalisme.

Sehingga PBNU dalam surat tersebut meminta kepada seluruh Pengurus Wilayah NU, Pengurus Cabang NU, Pengurus Lembaga NU, dan Pengurus Badan Otonom NU se Indonesia untuk menyatakan sikap penolakan terhadap kebijakan yang diatur Pemendikbud 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.(arli)

Editor : Hidayat

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,689PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.