http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Pemko Palangka Raya Perkuat Integrasi Pelayanan Satu Pintu

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Sebagai bentuk  pelayanan terhadap pemohon izin yang mengurus izin secara langsung dengan cepat serta tidak memberatkan terlebih untuk menghindari praktek percaloan dan pungutan liar (pungli), maka Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, akan berupaya mengembangkan sistem pelayanan publik yang sistematis dalam bentuk satu pintu secara utuh.

Hal tersebut diutarakan Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio usai menerima  kegiatan peninjauan lapangan terkait pelayanan publik dari Komisi II DPR RI, Ombusman RI dan Ombusman RI perwakilan Kalteng di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya, Selasa (01/8).

“Kita baru menerima kunjungan dari Komisi II RI dan Ombusman, ada saran dan masukan sekaligus mendukung sistem pelayanan publik yang sistematis dalam bentuk satu pintu secara utuh,” ungkapnya.

Dikatakan salah satu Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang ada di Kota Palangka Raya dalam hal penanganan pelayanan adalah DPMPTSP. Melalui ini  diharapkan mampu mengintegralkan dengan segera teknis-teknis dari Standar Operasional Prosedur (SOP) dari  SOPD yang bergerak dalam hal administrasi pelayanan.

Misalkan terkait dengan  izin pariwisata, maka pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat menugaskan pegawainya yang ahli dalam bidangnya secara teknis  untuk di akomodasi sebagai  bantuan kendali operasional (BKO) bergabung dengan layanan DPMPTSP.

“Kalau itu bisa dilakukan, maka pelayanan di Kota Cantik ini akan indah, masyarakat tidak akan repot ke sana kemari sebab semuanya terintegral. Memang secara teknis tetap saja yang berkaitan dengan tanda tangan tentu menjadi wewenang pimpinan SOPD yang ada. Tapi bila diintegrasikan secara terpadu maka bisa saja  tanda tangan itu  menggunakan sistem elektronik. Hal ini sejalan dengan pelayanan publik yang memang berorientasi  ilmu teknologi (IT),” jelas Mofit.

Hal yang sama dikatakan Kepala DPMPTSP Kota Palangka Raya, Renson. Dimana pihaknya sejak lama ingin menerapkan pelayanan terpadu secara integral yang dimiliki sejumlah SOPD dalam kewenangan pelayanan.

“Ini sejalan dengan kewenangan kepada  DPMPTSP sesuai dengan Perda nomor 11 tahun 2017, untuk melaksanakan pelayanan perizinan satu pintu,” jelasnya.

Selama ini, lanjut Renson, DPMPTSP memiliki kewenangan dalam penanganan perizinan, yakni setidaknya ada enam  perizinan yang selama ini dikelola. Seperti  izin tanda daftar pariwisata, izin trayek, surat izin usaha perdagangan,surat  Izin jasa konstruksi, izin tempat penjualan minuman beralkohol dan izin pengumpulan barang dan uang.

“Sebenarnya ada tujuh kewenangan pelayanan yang ditangani, namun ada Permendagri Nomor 19 tahun 2017 tentang izin HO yang tidak ditangani lagi dan diserahkan sepenuhnya kepada pihak pengelolaan lingkungan,” sebutnya.

Sejalan dengan kewenanagna yang ada itu lanjut dia, maka untuk lebih mengoptimalkan pelayanan  satu pintu, maka perlu inovasi yang terintegrasi menjadi satu dari setiap pelayanan perizinan yang ada.(AF)

Editor : Hidayat

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,694PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.