http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Mofit : Pejabat Penyelenggara Negara Wajib Sampaikan LHKPN

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya bakal segera menerapkan sistem penyampaian  laporan harta kekayaan pejabat negara berbasis elektronik atau Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN). Untuk mewujudkan hal tersebut, Pada Kamis (24/8), pemerintah kota menggelar tata cara pengisian aplikasi e-LHKPN, dengan menghadirkan narasumber dari Deputi Bidang Pencegahan Pendaptaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

“Ini upaya meninda lanjuti surat edaran dari pimpinan KPK Nomor 07 Tahun 2016, tentang tata cara pendaftaran pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan negara, bahwa terhitung tanggal 1 Januari 2017, penyampaian LHKPN mulai berlaku secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN,” ungkap Wakil Wali Kota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio usai membuka kegiatan  tata cara pengisian aplikasi e-LHKPN, di Gedung Palampang Tarung Palangka Raya.

Dikatakan, e-LHKPN merupakan aplikasi penyampaian laporan harta kekayaan pejabat negara secara online sehingga data yang dilaporkan pejabat secara otomatis tersimpan dalam server KPK RI. Selama ini kata Mofit, sistem pelaporan LHKPN telah dilakukan secara manual, sehingga berbagai hambatan dirasakan dalam penyusunannya.

“Kini ada  upaya penyederhanaan penyampaian LHKPN oleh KPK, yakni pelaporan LHKPN secara elektronik. Dengan begitu diharapkan tidak ada alasan lagi bagi setiap  pejabat untuk tidak menyampaikan LHKPN miliknya. Dengan adanya e-LHKPN juga dimaksudkan ada frekuensi peningkatan dalam  hal ketaatan dalam pelaporan LHKPN,” ujar Mofit

Lebih lanjut disampaikan, dalam penyusunan pelaporan e-LHKPN, maka  kategori asal usul kekayaan yang wajib dilaporkan tersebut meliputi, kekayaan hasil sendiri, warisan, hibah atau hadiah ataupun kombinasi keempatnya.

Menurut Mofit dalam kegiatan tata cara pengisian aplikasi e-LHKPN, adalah sebagai bentuk  penguatan pemerintahan di Kota Palamngka Raya, terkait Peraturan KPK nomor 07 tahun 2016, dimana bermanfaat untuk menguji integritas para pejabat dan merupakan sarana kontrol dari kewajiban untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.

“Jadi melalui e-LHKPN adalah kewajiban yang diemban oleh pejabat negara termasuk pejabat di daerah, baik yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,” tuturnya..

Sementara dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidang Pencegahan Pendaptaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK RI, Dias Adiasma menyampaikan, LHKPN merupakan salah satu cara pencegahan korupsi yang sedang dikampanyekan pihak KPK. LHKPN ini bertujuan untuk membantu membantu penyelenggara negara dalam meujudkan transfaransi dalam hal pengelolaan harta kekayaan.

“Kewajiban ini mengacu pada  peraturan perundang-undangan, sebab itu pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif serta pejabat lain harus melakukan pelaporannya dengan kejujuran dalam kepemilikan beragam harta kekayaannya,” terang Dias di hadapan  peserta yang terdiri dari kepala SOPD Kota Palangka Raya.(AF)

Editor : Hidayat

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,332PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.