http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Kasus Indikasi Suap DPRD Jatim, KPK Telah Limpahkan Ke Tahap Dua

Menaranews, DKI Jakarta – Kasus indikasi suap terhadap anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang melibatkan tersangka BH, ABR dan ROH telah memasuki pada pelimpahan tahap 2 (P21). Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

“Para tersangka dibawa ke Rutan Medaeng untuk menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya,” kata Febri dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (3/8).

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan tujuh tersangka terkait kasus tersebut yang enam orang diantaranya diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor DPRD Provinsi Jatim, kantor Dinas Pertanian Surabaya, dan kediaman Kadis Peternakan serta jalan Prigen Malang pada 5 Juni 2017.

Enam orang yang diamankan itu antara lain Kepala Dinas (Kadis) Peternakan Provinsi Jawa Timur Rohayati; Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra Mochamad Basuki, dua orang staf DPRD provinsi Jawa Timur Rahman Agung dan Santoso, Kadis Pertanian Provinsi Jawa Timur Bambang Heryanto, serta ajudan Kadis Pertanian Anang Basuki Rahmat.

Dalam kasus tersebut, Basuki diduga menerima Rp150 juta sebagai uang triwulanan dari bagian komitmen Rp600 juta yang diberikan per tahun dari para kadis yang bermitra dengan Komisi B terkait pengawasan penggunaan anggaran provinsi Jatim.

Uang Rp150 juta itu diterima oleh Rahman Agung dari Anang Basuki Rahmat yang merupakan ajudan Kadis Pertanian pemprov Jatim, Bambang Heryanto.

Selain itu, KPK juga sebelumnya menetapkan anggota DPRD Jawa Timur sebagai tersangka yakni, H M Kabil Mubarok dalam kasus tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan sebagai saksi kemudian penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) dan menetapkan MKM (M Kabil Mubarok) selaku anggota DPRD Jawa Timur sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (28/7).

Kabil disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

“MKM diduga ikut meminta dan menerima setoran triwulanan dari dinas-dinas mitra kerja komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur,” tegasnya. (ZH)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,329PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.