http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Kades Dinilai Selewengkan Wewenang, Warga Kalisari Sayung Sambangi LBH Demak Raya

MENARAnews, Demak (Jateng) – Puluhan warga Desa Kalisari Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak mendatangi Kantor LBH Demak Raya yang terletak di Jalan Bogorame RT 01/01 Mangunjiwan Demak hari ini (27/8).

Mereka mengadukan kepala desanya yang diduga menggelapkan Beras Miskin (Raskin) yang seharusnya dibagikan kepada warga miskin dan menjual tanah urug bengkok kepada beberapa orang tanpa mekanisme yang jelas.

Warga menganggap Kepala Desanya telah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian terhadap desa dengan mengambil keuntungan pribadi dari hasil penjualan tanah urug itu.

Kedatangan puluhan warga Desa Kalisari Sayung tersebut diterima oleh Haryanto Advokat Publik LBH Demak Raya.

Ali Subchan, perwakilan warga Desa Kalisari Sayung menyampaikan bahwa kepala desanya selama ini dinilai arogan, angkuh dan otoriter. Ada beberapa persoalan di kampungnya yaitu Kepala Desa diduga tidak mendistrubusikan Raskin secara transparan serta ada indikasi korupsi dalam proyek yang saat ini dikerjakan oleh desa, yang seharusnya dinikmati oleh warga tetapi pada kenyataanya dinikmati oleh Kepala Desa itu sendiri.

Menurut Haryanto bila benar apa yang disampaikan oleh warga yang mengadu ke kantornya maka sangat bertentangan dengan peraturan yang ada. “Berdasarkan Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014, yang namanya aset desa diperuntukan atau dikelola untuk kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa,” jelas Haryanto.

Disamping itu harus dikaji terlebih dahulu dasar hukum kebijakan memungut hasil penjual tanah urug tersebut. Jika kebijakan tersebut tidak mempunyai payung hukum yang jelas maka dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli). Pelaku pungli bisa dijerat dengan pasal dalam KUHP dan mungkin dapat dijerat dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Masih menurut Haryanto, umumnya praktik pungli dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan penjara. Jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun. “Namun, ada ketentuan pidana yang ancaman hukumannya lebih besar dari itu, yakni Pasal 12 e UU Tipikor,” ujar advokat muda ini.

Lebih lanjut Haryanto menambahkan, “Pungli itu bisa kita katakan sebagai korupsi. Ada Pasal 12 e di sana dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.”

Sementara itu, menurut Anwar Sadad Sekretaris LBH Demak Raya setelah menerima pengaduan ini, pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan rapat kerja dengan membentuk tim internal di LBH dulu, kemudian kita akan koordinasi dengan pihak terkait, seperti inspektorat, kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). “Sekaligus juga koordinasi dengan Polres Demak, karena informasinya besok, hari Senin ratusan warga akan menyalurkan aspirasinya atau demo di Balai Desa dan warga juga sudah melaporkan kesana (Polres) kemudian menyampaikan adanya persoalan pada masyarakat Desa Kalisari Sayung ini,” jelas Anwar. (Nap)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,330PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.