http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

ICJR : Kasus Acho Bukan Pidana

Menaranews, DKI Jakarta – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai bahwa keputusan Penyidik Polda Metro Jaya untuk melanjutkan kasus Acho patut untuk dipertanyakan.

Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi W. Eddyono mengatakan bahwa selain secara Undang-Undang kasus ini tidak dapat dipertahankan, Polisi juga nampaknya tidak merujuk pada putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dengan kasus yang serupa.

“Sebelumnya, Prita Mulyasari terjerat kasus yang serupa seperti Acho yaitu kasus email keluhannya terhadap pelayanan RS Omni Internasional Alam Sutra tapi kasus tersebur diputuskan bebas oleh Mahkamah Agung (MA),” katanya dalam situs icjr.or.id, Kamis (10/8).

Dalam Twitter dan Blog pribadinya, Acho menuliskan keluhan dan kritiknya pada pengelola Apartemen Green Pramuka. Merasa tertipu dengan perlakuan pengelola Green Pramuka, Acho menuliskan kerugian dan keluhannya dengan sejumlah bukti dan fakta yang dia alamai sendiri.

Supriyadi menjelaskan, ada beberapa catatan penting yang harus digarisbawahi dalam kasus tersebu. Pertama, Apa yang dilakukan Acho bukan penghinaan. Apabila melihat isi tulisan Acho, maka bisa dengan mudah dilihat apa yang dilakukan Acho adalah pengungkapan pendapat yang dapat dibuktikan, sehingga tujuannya semata-mata adalah untuk menyampaikan keluhan, bukan untuk merendahkan martabat atau mencemarkan nama baik sebagaimana disangkakan.

“Sebagai seorang konsumen, tentu saja Acho berhak menyampaikan keluhannya terkait pelayanan di Green pramuka,” kata Supriyadi.

Sebelumnya, MA pernah beberapa kali membebaskan terdakwa kasus penghinaan dengan alasan kebenaran pernyataan (truth), diantaranya dapat dijumpai dalam putusan No. 1430 K /Pid/2011 dan Putusan No. 899 K/Pid/2010 misalnya, MA berpendapat bahwa dalam hal pernyataan yang disampaikan itu benar, maka tidak dapat dikatakan ada pencemaran nama baik atau fitnah.

Kedua, Supriyadi menjelaskan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara N0 50/PUU-VI/2008 dan Perkara No 2/PUU-VII/2009 yang kemudian diejawantahkan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, disebutkan bahwa penghinaan dalam UU ITE merujuk Pasal 310-311 KUHP, maka ketentuan rumusan dalam Pasal 310-311 KUHP melekat pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

“Atas dasar itu, maka korban penghinaan haruslah individu atau orang, bukan badan hukum, organisasi atau perkumpulan. Acho sedang tidak mengkritik orang-perorangan, namun mengkritik pengelola Apartemen Green Pramuka sebagai satu kesatuan perusahaan,” jelasnya.

Lebih lanjut, karena Pidana Penghinaan adalah delik aduan absolut, artinya harus ada individu yang menjadi korban dan mengadu, Apartemen Green Pramuka dan pengelolanya sebagai satu kesatuan, tidak dapat menjadi korban dalam konteks penghinaan dalam Pasal 310 jo. 311 KUHP jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Ketiga, Seperti kasus Prita Mulyasari, Acho tidak dapat dipidana karena merupakan bagian dari alasan pembenar berdasarkan Pasal 310 ayat (3) KUHP. Bukan pencemaran apabila perbuatan itu merupakan bagian dari membela kepentingan umum. Dalam kasus Prita, kondisi ini juga mencakup itikad baik sebagai “warning” atau “Peringatan” bagi masyarakat agar tidak mengalami tindakan yang sama. Mahkamah Agung melalui putusan No. 22/PK/Pid.Sus/2011 dan putusan MA No. 300 K/Pdt/2010 membebaskan dan membernarkan tindakan Prita untuk alasan itu.

“Dalam kasus Acho, apa yang dilakukannya bukan lagi ranah privat, karena bukan hanya Acho yang merasakan kondisi yang sama, kondisi ini sudah menjadi kepentingan publik, karena perlakukan pengelola Apartemen Green Pramuka juga akan dirasakan oleh masyarakat umum yang berpotensi membeli atau sudah membeli unit di Apartemen tersebut,” katanya. (MR)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,323PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.