http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Hari Anak Nasional, Ketum YARRI-RRI : Akses Pendidikan Anak Di Sumut Harus Merata!

MENARAnews, Medan (Sumut) – Memperingati Hari Anak Nasional 23 Juli 2017, Yayasan Atap Rumah Rakyat Indonesia dan Rumah Rakyat Institute (YARRI-RRI) mengelar dialog diskusi dengan tema “Akses Pendidikan, Hak siapa?” di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU, Jl Prof A Sofyan, Kampus USU, Medan, Senin (31/7/2017)

Dalam agenda tersebut membahas tentang masih banyak anak-anak di wilayah sumatera utara yang masih belum bisa mendapatkan pendidikan, padahal Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia tidak sekadar hak moral melainkan juga hak konstitusional.

Menurut Ketua YARRI-RRI Piki Darma Kristian, konteks pemenuhan hak atas pendidikan adalah tanggungjawab negara.

“Sudah jelas kan negara menjadi pihak utama yang bertanggung jawab untuk menjaminnya. Didalam Undang-Undang saja sudah ada tertera pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat penegasan bahwa negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil, oleh karna itu pemerintah harus peka terhadap kondisi pendidikan yang masih belum. Merata saat ini” Ujar Piki

Ia juga menjelaskan fokus kualitas pendidikan nasional belum sesuai harapan. Kendati demikian, Piki menyayangkan pemerintah belum berhasil membangun infrastruktur secara merata termasuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) komitmen pemerintah daerah yang masih lemah dalam mengalokasikan 20% Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan.

“Untuk 2017 Kemendikbud punya program untuk rehab bangunan sekolah dan ruang kelas, pembangunan laboratorium sekolah dan perpustakaan sekolah, pemberian tunjangan profesi guru non-PNS, dan pendampingan 74 ribu sekolah (penunjang kurikulum 2013) tapi pada kenyataan nya dana yang begitu besar tidak sampai ke daerah-daerah terpencil, lihat saja masih banyak gedung yang ngak layak di Kab. Karo, Balige, Kepulauan Nias, teluk dalam dan Asahan sana, dimana rupanya pemerintah Kabupaten selama ini padahal Pemerintah daerah juga harus mengalokasikan 20% dana APBD untuk pendidikan didaerah” tutur nya

Ia menegaskan, peran masyarakat dalam mengawal dan mengawasi distribusi APBD menjadi sangat penting. Masyarakat juga dapat membantu sebagai donatur untuk setiap sekolah terlebih daerah-daerah pedalaman yang aksesnya jauh dari jangkauan pemerintah.

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,332PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.