http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

DPRD Lambar Usulkan Raperda Tentang Keuangan dan Administrasinya

MENARAnews, Lambar (Lampung) – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) mengapresiasi langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dalam menindak lanjuti berlakunya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota Legislatif.

Dimana, DPRD Lambar mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Keuangan dan Administratif sebagai tindak lanjut berlakunya peraturan menteri yang belum lama ini telah disahkan pada 30 Mei 2017 guna mengganti beberapa ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah (Perda) nomor 7 tahun 2009 terhadap kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD.

“Langkah tersebut berdasarkan hukum positif, berdasarkan pasal 241 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa penyusunan Raperda dapat berasal dari DPRD atau Bupati,” demikian yang diungkapkan Ketua DPRD Lambar, Edi Novial setelah usai rapat Paripurna di Ruang Kerjanya, Rabu (3/8).

Dikatakan Edi Novial, penyampaian usulan Raperda oleh DPRD sebagai wujud dari penyelenggaraan hak yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah sebagai mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

Nantinya, kata Edi Novial, tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas dan kredibilitas pimpinan serta anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan pemkab agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi.

Menurutnya, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga DPRD dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang lembaga. Mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD juga unuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Dari Reperda yang telah diusulkan Legislatif masih perlu dilakukan penyesuaian terhadap Per UU yang berlaku saat ini, seperti sisi Legal Drafting. Hal tersebut mengacu pada peraturan Per UU. Maka peraturan turunannya masih belum banyak diterbitkan oleh pemerintah. Sehingga ketiadaan aturan-aturan ini dikemudian hari perlu diantisipasi dengan baik dalam norma-norma Raperda. Karena pada saat diundangkan jangan sampai muncul aturan turunannya dari peraturan pemerintah tersebut yang kemudian bertabrakan normanya dengan Raperda ini.

“Sehingga harus benar-benar dicermati baik Legislatif maupun Eksekutif agar dikemudian hari tidak terjadi tabrakan,” imbuhnya. (SL/RZ)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,689PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.