MENARAnews, Kuala Kapuas (Kalteng) – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kapuas akan mengevaluasi dokumen Amdal perusahaan hutan tanaman industry (HTI) PT Industrial Forest Plantation (IFP) yang beraktivitas di Desa Humbang Raya, Kecamatan Mantangai.
Dalam melakukan evaluasi Amdal perusahaan tersebut, Pemkab Kapuas juga akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalteng. “Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk turun mengkaji kembali Amdal perusahaan PT IFP,” ujar Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat usai melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Humbang Raya, Rabu (23/8/2017).
Kepala Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Humbang Raya, Dedung, saat bertemu dengan Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat mengatakan, PT IFP beraktivitas di Desa Humbang Raya sejak tahun 2009 dan memiliki izin lingkungan.
Namun dalam proses pembuatan izin lingkungan, perusahaan tersebut diduga tidak pernah melibatkan masyarakat Desa Humbang Raya yang dulunya adalah Dusun Tepian Humbang. “Mereka (PT IFP), mengeluarkan izin lingkungan, tetapi tidak pernah ada melibatkan masyarakat di Dusun Tepian Humbang waktu itu pak,” katanya kepada Bupati Kapuas.
“Padahal menurut undang-undang Nomor 32 tahun 2009 di situ jelas-jelas disebutkan bahwa dalam proses pembuatan izin Amdal harus ada keterlibatan masyarakat. Di dalam pasal 37 undang-undang nomor 32 itu juga disebutkan Bupati dan Gubernur bisa mencabut kalau sudah ada rekayasa dalam proses pembuatan dokumen Amdal,” timpal Dedung.
Kemudian lanjut Kepala BPD Humbang Raya ini, dalam surat keputusan kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2000 yang intinya juga mengariskan bahwa masyarakat yang terkena dampak harus terlibat dalam komisi penilai Amdal. “Mengapa, karena masyarakat di sini yang menerima dampak dari kegiatan perusahaan besar yang beraktivitas di desa ini,” tukasnya. (irf)
Editor: Hidayat