http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Carut Marut Pelayanan e-KTP, Walikota Palangka Raya Diminta Turun Tangan

MENARAnews, Palangak Raya (Kalteng) – Terkait carut marutnya persoalan e-KTP yang belakangan ini menjadi polemik termasuk perdebatan antara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Julhikmah Rafiq dengan anggota DPRD Provinsi Kalteng Farida Atjeh di media sosial dan media cetak ditanggapi dengan berbagai komentar dan masukan dari berbagai pihak.

Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto mengatakan, apabila selama ini pelayanan di Disdukcapil dirasakan kurang optimal dan banyak persoalan khususnya mengenai e-KTP, bisa dibuktikan seperti halnya yang dilakukan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini terjun langsung ke Dukcapil di wilayahnya.

Demikian juga diharapkan kepada Walikota Palangka Raya HM Riban Satia, apabila ada polemik seperti ini, walikota harusnya turun tangan langsung untuk mengecek kebenaran tersebut apakah benar pelayanan seperti yang dikeluhkan masyarakat, buka password-nya, bagaimana kinerja karyawannya dan seterusnya.

“Nanti juga bisa dicek dalam sehari berapa KTP yang mampu dicetak dengan tiga mesin yang ada, jika server tidak ada masalah. Supaya di masyarakat itu jelas apa permasalahannya pembuatan e-KPT memakan waktu lama, padahal seperti diketahui pihak pemerintah pusat sudah mengirim sebanyak 10.000 blangko, tapi dalam empat bulan ini baru 5.000 KTP yang dicetak,” ungkap Riduanto, Kamis (24/8) di Palangka Raya.

Riduanto mengakui, pihaknya cukup kecewa dengan Disdukcapil karena kinerjanya lamban dan selalu beralasan menyalahkan sistem gangguan server dari pusat. Namun demikian pihaknya megharapkan Disdukcapil bisa memperbaiki kinerja lebih baik lagi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Menurutnya, informasi di media nasional bahwa nantinya untuk pengadaan alat pencetakan e-KTP ke depan ini bisa diadakan menggunakan APBD Perubahan 2017 maupun APBD Murni 2018. Sebelumnya semua pengadaan alat dari pusat dan daerah hanya pengggunaan, sekarang melalui Permendagri no 33 tahun 2017 tersebut bisa langsung diadakan oleh daerah.

“Meski demikian, Dewan akan telusuri kebenaran informasi Permendagri tersebut,” tuturnya.

Dikatakannya, sekarang ini yang penting adalah baik itu DPRD, Pemerintah Kota maupun Provinsi harus fokus menyelesaikan persoalan e-KTP, tidak perlu saling tuding-menuding mencari siapa yang salah. Jangan hanya menyalahkan gangguan server, listrik dan lain sebagainya sehingga pelayanan kepada masyarakat jadi lamban.

“Dewan sangat mengaharapkan semua pelayanan dari Disdukcapil ini, semakin hari semakin baik. Apalagi sekarang mendekati pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2018 mendatang, penggunaan KTP sangat diperlukan. Sesuai dengan undang-undang Pemilu baru yakni basis datanya adalah KTP Elektronik. Apabila orang belum perekaman, berarti tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kalau sudah perekaman tapi rekamannya hilang juga tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), nah inikan bisa jadi masalah kedepananya,” tutupnya.(AF)

Editor : Hidayat

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,313PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.