http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

21 Orang Jamaah dari Bali Terancam Kerugian oleh First Travel

MENARAnews, Denpasar (Bali) – First Travel adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan umroh dan pariwisata dengan program yang ditawarkan antara lain : Program Promo, Program Reguler dan Program VIP, dengan paket umrah hanya Rp. 14,3 – Rp. 14,5 juta dimana lebih murah dibandingkan biaya umrah umumnya sebesar Rp. 21-22 juta Kementerian Agama (Kemenag). Para calon jemaah kemudian melaporkan First Travel kepada Kepolisian karena telah melunasi pembayaran biaya umrah namun belum diberangkatkan sejak dijanjikan tahun 2015 yang lalu. Modus selanjutnya adalah dengan menawarkan agar bisa diberangkatkan namun menambah jumlah uang. Berdasarkan hal tersebut, First Travel diduga menggunakan skema ponzi dalam menjalankan kegiatannya. Hal tersebut diungkapkan Kepala OJK Regional 8 Bali – Nusa Tenggara (Nusra), Zulmi dalam pertemuan dengan media di Warung Tekko Denpasar, Selasa (22/8/17).

Kemudian Kementerian Agama memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penjatuhan Sanksi Administratif Pencabutan lzin Penyelenggaraan PT First Travel Anugrah Karya Wisata Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

“Untuk Provinsi Bali, melalui informasi yang diperoleh dari Kemenag Provinsi Bali, pada tanggal 13 Juni 2017 lalu First Travel memberikan laporan bahwa : Kantor Cabang di Bali berada di Jalan Mahendradatta Nomor 180, Denpasar dan dibuka pada akhir bulan Februari yang lalu namun kini telah ditutup. Dari sejumlah 295 calon jemaah program promo yang terdaftar, 274 diantaranya telah diberangkatkan per 17 Mei 2017. Terdapat 21 orang jamaah yang belum diberangkatkan, dengan 2 orang diantaranya pengembalian dana. Sejumlah 8 calon jemaah program reguler telah diberangkatkan per 13 Juni 2017,” ujar Zulmi.

Namun pada Agustus 2017, berdasarkan informasi masyarakat yang diterima oleh Kemenag bahwa masih terdapat banyak calon jamaah yang belum diberangkatkan, selain yang dilaporkan oleh First Travel sebelumnya. Saat ini kasus First Travel sedang diproses di kepolisian. Masyarakat dapat mengetahui biro perjalanan Umroh dan Haji yang telah terdaftar di kemenag melalui aplikasi android “umrahcerdas”.

Sementara itu, maraknya kasus investasi bodong salah satunya UN Swissindo pihaknya menyampaikan juga bahwa sebagai langkah antisipasi terhadap praktik yang dilakukan oleh UN Swissindo, Koperasi Indonesia dan tindakan ilegal lainnya kepada Lembaga Jasa Keuangan resmi, OJK Regional 8 telah menyampaikan Surat Nomor 8-34 / KR.081 / 2017 tanggal 6 April 2017, perihal : Himbauan Kewaspadaan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terhadap Penipuan dan Tindakan Ilegal yang disampaikan kepada seluruh bank dan perusahaan pembiayaan di Provinsi Bali. Dalam surat tersebut disampaikan himbauan kepada LJK untuk menyampaikan penjelasan kepada debitur bahwa praktik pelunasan kredit oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dimaksud tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan mekanisme pelunasan kredit atau pembiayaan yang lazim berlaku, memberikan edukasi kepada masyarakat dalam berbagai saluran informasi serta menyampaikan laporan kepada OJK Regional 8 Bali – Nusra.

Hingga Juli 2017, OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara telah menerima setidaknya 15 informasi, baik yang disampaikan oleh masyarakat maupun Lembaga Jasa Keuangan mengenai Praktik Pelunasan Kredit oleh Pihak yang Tidak Bertanggungawab diantaranya UN Swissindo, Koperasi Indonesia dan sejenisnya.

Dalam Rapat Koordinasi Tim Kerja Satuan Tugas Waspada Investasi (SW1) Daerah Provinsi Bali tanggal 31 Juli 2017, salah satunya membahas mengenai perkembangan UN Swissindo. UN Swissindo mengklaim bahwa masyarakat dapat menukarkan Voucher M1 ke Bank Mandiri pada tanggal tertentu (17 / 18 Agustus) dengan dana sebesar USD 1.2OO atau sekitar Rp. 15.600.000. Adapun voucher M1 tersebut dapat diperoleh dengan menyerahkan fotocopy e-KTP dan membayar biaya administrasi Rp. 10.000 – Rp. 30.000. Hal itu kemudian menjadi bahan penyelidikan Kepolisian serta perhatian bagi OJK agar Bank Mandiri dapat mengantisipasi hal dimaksud, diantaranya dengan membuat prosedur dan informasi baku untuk disampaikan kepada masyarakat.

“Saat ini masyarakat yang telah melakukan pengaduan pencairan Voucher M1 sebanyak 40 orang di Bank Mandiri area Denpasar. Pihak Bank Mandiri telah mengklarifikasi bahwa tidak pernah menerbitkan Voucher M1 tersebut. Sampai dengan saat ini masyarakat belum melaporkan kasus tersebut kepada pihak Kepolisian,” pungkas Zulmi. (NN)

Editor : N. Arditya

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,336PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.