Soal Pemilihan Rektor UPR, Ini Penjelasan Ketua Pemilihan

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Sejumlah persoalan pada proses pemilihan Rektor di Universitas Palangka Raya (UPR) serta adanya gugatan beberapa pihak Dosen ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akhir-akhir ini menuai beberapa tanggapan dari pihak internal kampus.

Seperti pada pemberitaan menaranews.com sebelumnya, proses tahapan pemilihan Rektor UPR hendaknya dilakukan secara terbuka dan transparan, serta tidak ada pengkotakan atara group pro calon A, ataupun pro kepada calon B.

Mengenai persoalan yang terjadi, pihak UPR akhirnya memberikan penjelasan baik mengenai sejauh mana proses tahapan pemilihan Rektor UPR, serta perihal adanya gugatan yang disampaikan oleh Dosen di salah satu Fakultas di UPR yakni Prof. Suwandi Sidauruk terkait pencabutan SK dirinya sebagai Anggota Senat UPR.

Wakil Rektor UPR Prof. Dr. I Nyoman Sudyana yang juga sebagai ketua pemilihan ketika dikonfirmasi menaranews.com menjelaskan, tahapan pemilihan Rektor UPR sudah masuk ke dalam tahapan pembentukan panitia dengan berpedoman aturan baru yakni Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.42 Tahun 2017.

“Masa berakhir Rektor yang ada pada 4 Oktober 2017 nanti, jadi kita sudah memulai persiapan pemilihan Rektor UPR baru.” jelas I Nyoman rabu (19/07).

Hal Pertama yang kita persiapan dalam Pemilihan Rektor UPR yang baru, lanjutnya, tahapan pembentukan panitia, dan ini sudah dilakukan. Ada beberapa tahap proses pemilihan, pertama persiapan, penjaringan bakal calon, verifikasi bakal calon menjadi calon.

Dengan sejumlah persyaratan untuk menjadi calon Rektor UPR, maksimal umur 60 tahun, pendidikan S3, dang pangkat minimal Lektor Kepala. Setelah melakukan pengecekan, ada 91 orang yang memenuhi persayaratan untuk ikut pemilihan.

“Besok kita sudah mulai penjaringan, kita berikan mereka waktu kesiapan untuk maju apa tidak, tidak lupa dilihat dari pengalamannya. Semua tahapan proses dilakukan secara terbuka, dan selanjutnya akan dipilih 3 calon Rektor UPR untuk melakukan sosialisasi. Periode ini Kemenrestekdikti juga turut dilibatkan dalam penyaringan. kalau dulu tidak,” Kata Ketua Panitia Pemilihan Rektor UPR ini.

Selain dari Kementerian sendiri memiliki hak suara (35 persen), setiap anggota Senat juga memiliki satu hak suara (65 persen), yang mana Senat di UPR sendiri saat ini ada 33 orang jumlahnya. Untuk pemilihan Anggota Senat, ia menginformasikan, rencananya dilaksanakan pada tangga 4 Agustus 2017 nanti.

“Jika hak suara semua hadir dalam pemilihan nanti, total jumlah suaranya sebanyak 51 suara sah, 18 suara sah dari Kementrian, dan 33 suara dari Anggota Senat UPR yang terpilih sebelumnya, dan Pemilihan senat menggunakan Statuta yang baru tadi” jelasnya menambahkan.

Disinggung terkait adanya gugatan yang disampaikan salah satu Dosen ke PTUN beberapa hari kemarin, I Nyoman menjelaskan lebih dalam, berdasarkan Statuta yang baru, hanya diwakili sejumlah pejabat, seperti Rektor 1 orang Wakil Rektor 3 orang Ketua Lembaga 2 orang, dan Dekan 7 orang.

Selanjutnya diwakili masing-masing Fakultas yakni Dosen Guru Besar maupun Dosen Non Guru Besar hanya diwakili 6 orang untuk menjadi Anggota Senat Universitas. Yang memenuhi lebih dari enam orang Guru Besar seperti di FKIP yakni sebanyak 11 orang, sehingga harus dilaksanakan pemilihan di tingkat Fakultas bersangkutan sehingga mewakili 6 orang untuk menjadi anggota Senat Universitas.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...