Rencana Perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia Dinilai Tidak Tepat Sasaran

MENARAnews, Pekanbaru (Riau) – Wacana pemerintah untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) menuai kontra dari elemen mahasiswa. Pasalnya pada tahun 2014 lalu, Presiden RI telah membuat janji ingin mencabut kontrak perusahaan asing tersebut.

“Wacana perpanjangan kontrak PTFI merupakan salah satu bentuk kebohongan publik pemerintah terhadap masyarakat, karena pada 2014 lalu Presiden RI menjanjikan akan mencabut kontrak PTFI”, ujar mantan Presbem UNRI, Abdul Khair.

Diduga pemerintah memiliki kepentingan dengan kelompok asing dengan mengakomodir seluruh keinginannnya. Seharusnya pemerintah melakukan nasionalisasi aset bangsa sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

“Nasionalisasi aset bangsa merupakan PR besar bagi pemerintah, mengingat upaya tersebut sampai saat ini masih belum berdampak optimal dan belum dirasakan masyarakat”, imbuhnya.

Hal senada juga diucapkan oleh Presbem UIN Suska Riau, Insanul Kamil. Pihaknya kurang setuju dengan wacana perpanjang IUPK PTFI karena merugikan bangsa.

“Sejak dulu kami para aktivis mahasiswa menolak segala hal yang berbau Kapitalisme terhadap SDA milik Indonesia. Dan perencanaan untuk memperpanjang kontrak Freeport juga menjadi salah satu yang kami tolak karena merugikan bangsa dan negara”, ungkapnya ketika diwawancarai melalui media sosial.

Menurutnya, isu memberhentikan kontrak Freeport yang pernah dijanjikan pada 2014 silam hanyalah sebuah gertakan pemerintah terhadap Freeport, namun gertakan tersebut justru membuat keinginan asing untuk memperpanjang kontrak tercapai.

“Sudah seharusnya kita memutuskan kontrak. Kita sanggup mengelola SDA sendiri karena banyak akademisi dan pekerja dalam negeri yang profesional. Namun apabila tetap diperpanjang, harapan saya agar jangan pernah merugikan bangsa sendiri”, ungkap Insanul Kamil. (Bi)

 

Comments
Loading...