MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Dinas Pehubungan (Dishub) Kabupaten Pandeglang mencatat ada sekitar 2.000 Kepala Keluarga (KK) yang akan tergusur atas dampak dari pembangunan reaktivasi rel kereta api Rangkas-Labuan. Namun, pemerintah tidak mengeluarkan biaya ganti rugi atas relokasi tersebut.
Kepala Dishub Pandeglang, Tata Nanzar Riyadi mengungkapkan, pemerintah maupun PT. KAI tidak menyiapkan anggaran untuk merelokasi pemukiman warga, lantaran ribuan KK itu menempati tanah milik PT. KAI. Hanya saja, pemerintah akan merelokasi sejumlah fasilitas seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah yang terdampak reaktivasi sepanjang 56 kilometer itu.
“Hanya saja relokasi untuk pendidikan, kesehatan, tempat ibadah. Namun, itu nanti dipikirkan oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pen). Masyarakat juga tidak minta ganti rugi, tidak ada masalah, mereka sudah siap. Mereka justru terima kasih selama 31 tahun diberikan tempat,” katanya, Senin (31/7/2017).
Tata menyebutkan, saat ini pemerintah telah menyelesaikan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dari Kecamatan Saketi hingga Labuan. Kemungkinan pelaksanaan pekerjaan dimulai setelah dilaksanakan kegiatan di Rangkas ke Serang, kemudian baru Pandeglang.
“Diperkirakan, pembangunan di Pandeglang dimulai pada tahun 2018 atau 2019. Dan ini (reaktivasi rel kereta, pen) adalah alternatif mengubah kemacetan di Pandeglang,” bebernya.
Mantan Kepala DKP itu menambahkan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 triliun yang mencakup seluruh pembangunan reaktivasi rel kereta di Banten. Adapun rel kereta api yang ditutup pada tahun 1982 itu, akan melintasi 3 stasiun di Pandeglang, yakni Stasiun Saketi, Bojong, dan Picung.
“Untuk Saketi-Bayah, akan dilewati 3 stasiun, Saketi, Bojong, dan Picung. Kalau di Pandeglang, dari Kadomas hingga Labuan, tidak ada masalah,” tutupnya. (Kr)
Editor: Irdan