Raperda Pertanggungjawaban APBD Pandeglang 2016 Dikritik, Irna: Kritiknya Membangun

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Pandeglang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dikritik. Sejumlah fraksi mengkritik perihal rendahnya serapan anggaran tahun 2016 sehingga mengakibatkan Silpa sebesar Rp 282 miliar. Salah satunya yang dikemukan Fraksi Nasdem dalam Rapat Paripurna DPRD Tentang Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban tersebut.

Juru bicara Fraksi Nasdem, Dadi Rajadi mengatakan, meski Pemkab meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), namun tingginya angka Silpa patut menjadi perhatian khusus agar serapan anggaran tahun berikutnya lebih maksimal.

“Pemkab harus menyikapi keadaan Silpa tahun anggaran 2016 sebesar Rp 282 miliar. Artinya penyerapan anggaran belum maksimal sehingga kami berharap Pemkab bisa meminimalisir ditahun berikutnya,” ujar Dadi saat menyampaikan pandangan partainya.

Lebih dari itu, Fraksi Nasdem juga menyoroti soal tata cara penulisan Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 yang disampaikan bupati pada beberapa waktu lalu. Pasalnya, diakhir pembacaan nota tersebut, bupati justru membaca Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dengan dialek bahasa Inggris.

“Padahal itu hanya singkatan sebab akan berbeda artinya apabila dibaca dengan ejaan Bahasa Inggris,” tuturnya mengingatkan.

Atas dasar itu, Fraksi Nasdem menilai jika bupati tak paham cara membaca dan menulis laporan pertanggungjawaban. Oleh karenanya, lanjut Dadi, pihaknya menyarankan agar bupati berkonsultasi terlebih dahulu dengan Tim Penyusun ketika akan membaca laporan, supaya tidak lagi terjadi kesalahan.

“Kedepan, saudari bupati berkonsultasi dulu dengan Tim Penyusun saat akan membacakan laporan agar tidak terjadi kedua kalinya,” pesannya.

Menanggapi hal itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengakui adanya kesalahan pembacaan ketika menyampaikan nota pengantar. Bahkan ia pun menyatakan jika hal tersebut tidak pantas dilakukan dalam forum resmi seperti rapat paripurna.

“Memang itu tidak baik disampaikan di forum yang resmi ini,” akunya.

Namun, ia berdalih jika hal itu dilakukan lantaran terburu-buru akibat naskah laporan dianggap terlalu panjang. Terlebih banyak menyelipkan angka-angka yang pengucapannya cukup sulit dilafalkan.

“Memang ibu (Irna menyebut dirinya) ada membacakan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Mungkin ibu tambahkan karena memang panjang sekali dengan angka-angka. Adalagi Laporan Operasional (LO) di bawah, ibu memang terburu-buru. Kadang-kadang ibu ulang karena kepanjangan untuk membaca angka yang sangat panjang,” jelasnya.

Kendati demikian, Irna mengungkapkan bahwa hal itu merupakan kritikan yang membangun dan sebagai masukan positif untuk membuat laporan pengelolaan penyelenggaraan pemerintah dalam lebih baik lagi.

“Dengannya ada itu menjadi catatan untuk diperbaiki. DPRD kan memang sangat jeli sebagai lembaga pengawasan. Jadi semua hasil daripada masukan dan kritikan sangat berharga untuk kami,” tutur Irna. (Kr)

 

Editor: Irdan

Comments
Loading...