Raperda Pertanggungjawaban APBD Kapuas 2016 Segera Dibahas

MENARAnews, Kuala Kapuas (Kalteng) – Pemkab Kapuas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) segera membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2016.

Dibahasnya Raperda tersebut setelah 7 fraksi DPRD Kapuas dalam pandangan umumnya pada rapat paripurna ke 6 masa persidangan II tahun sidang 2017, Selasa (4/7/2017) pagi, menyatakan setuju Raperda tentang pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2016 itu dibahas ke tahap selanjutnya.

Secara umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Kabupaten Kapuas dapat memahami penjelasan dan keterangan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam pidato pengantar Raperda tersebut yang disampaikan oleh Bupati Kapuas.

Legislatif juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas dimana berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kapuas tahun 2016 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Guna melengkapi pemahaman dan materi pembahasan kinerja keuangan sebagaimana Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2016, fraksi pendukung dewan pun memberikan beberapa catatan-catatan.

Salah satunya Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) yang meminta penjelasan terhadap pencapaian beberapa masalah pembangunan sosial, ekonomi dan fisik Kabupaten Kapuas yaitu pencapaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDRB Kabupaten Kapuas sampai tahun 2016 serta posisi Kabupaten Kapuas terhadap 13 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Rapat paripurna pandangan umum fraksi pagi itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kapuas Algrin Gasan didampingi dua wakilnya Robert L Gerung dan Indah Purwanti serta dihadiri Wakil Bupati Kapuas H Muhajirin. (irf)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...