Rapat Paripurna I Masa Sidang II Bahas Dua Raperda

MENARAnews, Muara Teweh (Kalteng) – DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato pengantar Bupati dalam rangka dua rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kab. Barut, tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, serta pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2016 pada rapat paripurna I masa sidang II tahun 2017 DPRD Batara, selasa (11/7).

Bupati Batara H Nadalsyah dalam pidatonya mengatakan, penyampaian dua rancangan peraturan daerah tersebut untuk dibahas bersama dalam sidang DPRD, merupakan implementasi Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. “Yang menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang kepala daerah adalah mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD,” terang Nadalsyah.

Menurutnya, pengajuan rancangan peraturan daerah tersebut merupakan upaya bersama untuk menata perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kabupaten Batara. Kemudian, pembentukan Perda pada dasarnya merupakan salah satu upaya dalam rangka mengakomodir dan memberikan solusi bagi setiap permasalahan serta perubahan yang terjadi.

“Secara khusus kita berharap bahwa rancangan peraturan daerah yang diajukan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” bebernya.

Nadalsyah menerangkan, terkait Raperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Batara. Berdasarkan ketentuan pasal 28 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, mengamanatkan bahwa hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
“Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan peraturan pemerintah tersebut, Pemkab Batara telah menyusun rancangan peraturan daerah tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Batara,” ujarnya.

Selanjutnya, mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 ini, merupakan amanat pasal 65 ayat (1) huruf d undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Menyebutkan, bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama.

“Pada tahun 2015 yang lalu Pemkab Batara bersama DPRD setempat telah menyetujui dan menetapkan peraturan daerah, tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016,” tutupnya. (Adr)

Editor: Hidayat 

Comments
Loading...