Pungutan Retribusi Tambang Pasir di Kalteng Diduga Ilegal

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Sektor Tambang terutama pada kegiatan galian C di wilayah Kalteng, tampaknya masih menyisakan persoalan, yang mana muncul pendapat dari kalangan Anggota DPRD Provinsi Kalteng bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari kegiatan tambang pasir ilegal.

Seperti yang disampaikan oleh Anggota DPRD Kalteng Komisi B Edy Rosada, seharusnya Instansi terkait atau SOPD Pemerintah Provinsi Kalteng harusnya bergerak cepat, agar persoalan tidak berlarut-larut.

“Kasian Pemerintahnya, kasian Pemilik lokasi tambang dan masyarakatnya memungut PAD yang berasal dari tambang pasir Ilegal. Perusahaan Daerah (Perusda) bukan produk hukum yang bisa menjamin pemilik lokasi menjadi legal,” ujar Edy Rosada kepada awak media, Kamis (06/07) di ruang kerjanya.

Kendati aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan supir truk belum lama ini, menuntut agar lokasi galian C yang sempat ditutup dengan alasan tidak mengantongi dokumen izin untuk dibuka kembali, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan mengakomodir tuntutan yang disampaikan dan membuka kembali beberapa titik lokasi tambang sampai dengan sekarang.

Edy menjelaskan, pihaknya tidak menginginkan hal tersebut bahkan tercetus komentar silahkan Pemerintah Provinsi Kalteng dalam hal ini menggali potensi peningkatan PAD dari sektor mana saja, namun tidak dengan kegiatan yang dinilai ilegal.

Dirinya menilai kembali, sampai dengan sekarang belum ada kejelasan terkait perizinan lokasi tambang pasir (galian C). Bahkan ia berkomitmen akan membantu masyarakat untuk mempermudah proses perizinan.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...