PT. KAI : Pembongkaran Lahan Stasiun Bukittinggi Ditunda Akhir Juli

MENARAnews, Bukittinggi (Sumatera Barat) – Rencana PT. KAI untuk melakukan pennggusuran di area Stasiun Bukittinggi yang semula direncanakan hari ini (19/7) akhirnya ditunda. Hal tersebut diungkapkan Vice President Divisi Regional II PT. KAI Sumbar, Sulthon Hasanudin setelah melakukan rapat tertutup di Gedung Tri Arga, Rabu siang (19/7).

Rapat tertutup tersebut dihadiri oleh Walikota Bukittinggi, Kapolres Bukittinggi, Kajari Bukittinggi, Vice President Divre II PT. KAI Sumbar dan unsur Forkopimda lainnya. Penundaan penggusuran tersebut ditunda setelah adanya kesepakatan antara unsur-unsur terkait dalam rapat tersebut.

Vice President Divisi Regional II PT. KAI Sumbar, Sulthon Hasanudin dalam wawancaranya bersama awak media mengatakan, rencana penundaan penggusuran lahan PT. KAI di Stasiun Bukittinggi akan dilanjutkan hingga keluarnya SP 3 dan direncanakan akhir Juli ini.

“PT. KAI belum bisa memastikan kapan tepatnya akan melakukan pembongkaran dan pemberian SP3 di akhir Juli, karena merupakan permasalahan teknis. PT. KAI menekankan saat ini SP3 belum keluar, sedangkan SP3 akan dikeluarkan setelah adanya koordinasi dan kesepakatan dengan Forkopimda, karena PT. KAI juga menghindari adanya gejolak di masyarakat sesuai dengan saran DPRD Kota Bukittinggi,” katanya.

Pihaknya manambahkan bahwa PT. KAI akan memberikan uang ganti (bongkar) kepada warga terdampak atau debitur yang telah melaksanakan kontrak sewa-menyewa lahan dengan PT. KAI. Dikatakan Sulthon, sebelum membagikan uang bongkar tersebut, PT. KAI melakukan proses penilaian terhadap beberapa bangunan di area stasiun Bukittinggi, yaitu bangunan semi permanen dan permanen. Selain itu Sulthon juga menekankan bahwa berbicara dengan reaktivasi kereta api, menyangkut infrastruktur rel kereta api dan jembatan adalah domain Kementerian Perhubungan bukan BUMN.

“Sesuai data PT. KAI hanya 106 debitur yang menjalin kerjasama sewa-menyewa dengan PT. KAI, di luar itu berarti mereka tidak ada ikatan sewa-menyewa atau illegal. Adapaun uang bongkar untuk bangunan permanen yaitu per 1 m2 senilai Rp 250.000. Uang tersebut akan diberikan setelah ada kesepakatan antara PT. KAI dan pihak debitur,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial tetap berkomitmen berjuang bersama warga Stasiun Bukittinggi. Pasalnya, pihaknya telah mengirimkan surat secara resmi kepada PT. KAI untuk melakukan penundaan penyaluran SP 3.

“Terkait dengan pembongkaran, DPRD Kota Bukittinggi menyerahkan permasalahan tersebut kepada PT. KAI. DPRD Kota Bukittinggi juga telah memberikan saran dan memperingatkan kepada PT. KAI serta Pemkot Bukittinggi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Bantuan Hukum/Link-BAKUM, Muhammad Arif saat dikonfirmasi oleh Menaranews mengatakan PT. KAI dalam melakukan tindakan seharusnya harus tunduk pada Hukum dan Peraturan perundang- undangan yang berlaku dan jangan sampai mengabaikan hak-hak warga terdampak.

“Pada prinsipnya PT. KAI tidak bisa membongkar dan menggusur masyarakat, karena masyarakat telah menghuni dan menduduki tanah lebih dari 25 tahun.” Ungkapnya. (AD)

Comments
Loading...