PT. KAI Akan Gusur Lahan Stasiun Bukittinggi, DPRD Kirim Surat Penundaan Penggusuran

MENARAnews, Bukittinggi (Sumatera Barat) – Ratusan warga Stasiun Bukittinggi terdampak reaktivsai jalur kereta api Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh bersama Organisasi Penyewa Aset Kereta Api Indonesia (OPAKAI) Bukittinggi, menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD setempat guna menyampaikan tuntutan dan hak-hak mereka, Kamis (6/7/2017).

Sekretaris Umum OPAKAI, Yance Dede Saputra mengatakan, aksi dimulai dengan long march dari Masjid Mubarak Stasiun Bukittinggi menuju Gedung DPRD Kota Bukittinggi. Dalam aksinya warga Stasiun bersama OPAKAI membawa spanduk bertuliskan, antara lain “Walikota Pro Kapitalis, Rakyat Digusur”, Menteri Diundang Datang, Walikota Senang, Rakyat Ditendang”, Kereta Api “Yes”, Hotel “No”, “Penguasa Yang Baik Harus Peduli Pada Rakyat”, “Bapak Wakil Rakyat Pikirkinlah Rakyat Kecil, “Biarkan Kami Belajar Dengan Tenang”, dll.

Ada beberapa tuntutan yang mereka suarakan, diantaranya, menolak pembangunan hotel dan yang lainnya selain untuk reaktivasi kereta api, meminta Walikota dan DPRD untuk menyatakan sikap yaitu “bersama dengan masyarakat untuk menolak penggusuran selain untuk reaktivasi kereta api Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh” dan setuju dengan rencana reaktivasi kereta api jalur Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh. Selain itu, warag bersama OPAKAI juga ingin menyampaikan bantahan seputar beredarnya isi Surat Peringatan 1 (SP 1) No.KA.203/V/8/DVRE II SB-2017 dan isi Surat Peringatan 2 (SP 2) No.KA.203/V/10/DIVRE II SB-2017 yang dilayangkan PT.KAI kepada masyarakat stasiun Bukittinggi.

Setibanya di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, massa dan OPAKAI disambut Wakil Walikota Bukittinggi, Ketua, Wakil ketua serta anggota DPRD Kota Bukittinggi di dalam gedung yang dibatasi pagar pintu dan juga pagar betis keamanan.

Wakil Walikota Bukittinggi, Irwandi mengatakan bahwa pihaknya tidak menahu terkait SP 1 dan 2 yang telah dilayangkan PT. KAI kepada warga Stasiun Bukittinggi. Selain itu pihaknya juga menambahkan bahwa Pemko tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi kebijakan pusat.

Menanggapi pernyataan Wawako Irwandi, Wakil Ketua Umum OPAKAI, H.Chairunnas mengatakan kepada awak media, bahwa Pemkot Bukittinggi telah melakukan pertemuan dengan pihak PT. KAI dan berita tersebut sudah banyak beredar di media. Selain itu pihaknya menambahkan bahwa setelah SP 1 dan 2 keluar, maka dalam waktu dekat kemungkinan akan disusul juga SP 3. Dengan keluarnya SP 3 maka otomatis akan terjadi penggusuran.

“Apabila SP3 memang benar-benar keluar, maka kita akan melakukan aksi damai dengan menduduki beberapa titik kota Bukittinggi yang notabene dimiliki oleh Pemerintah Kota. Jika titik-titik Kota Bukittinggi tersebut memang Pemkot yang memiliki, artinya rakyat yang berhak memiliki. Lahan stasiun Bukittinggi yang akan diambil oleh PT.KAI sekitar 4,1 hektar, sedangkan apabila dihitung rupiah sekitar 800 milyard. Bukanlah nominal yang kecil. Ini bisa dikatakan mengambil, merampas aset negara menjadi aset swasta, itu yang kita bela sebenarnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum OPAKAI, Kumar Z. Chan mengatakan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan PT. KAI pada 5 Mei 2017 kemarin merupakan pembodohan kepada warga stasiun. Pasalnya seiring berjalannya waktu, justru fakta yang ditemukan warga adalah kawasan stasiun akan dibangun Balkondes, Hotel, Homestay dan fasilitas pendukung lainnya. Itulah awal timbulnya perjuangan warga stasiun Bukittinggi bersama OPAKAI.

“Sebelumnya, digelar sosialisasi terbuka dengan masyarakat penyewa serta di dalam SP 1 dan SP 2 dinyatakan bahwa akan dilakukan reaktivasi kembali kereta api jalur Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh. Namun dalam kenyataannya akan didirikan Hotel, Homestay dan Balkondes oleh pihak pengembang PT. Patra Jasa sesuai dengan nota kesepahaman tersebut. Dan kami menilai bahwa tindakan tersebut melawan hukum,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial mengatakan bahwa telah mengirimkan surat rekomendasi kepada PT. KAI, namun sampai sekarang belum mendapatkan tanggapan. Namun demikian DPRD siap berjuang bersama-sama dengan warga memperjuangkan tuntutan-tuntutan tersebut.

“Kami siap berjuang bersama warga dan membicarakan lebih lanjut dengan Pemko. Selain itu, kami juga telah mengirimkan surat penundaan pelaksanaan SP 3 kepada Vice President Divisi Regional II PT. KAI Sumatera Barat,” jelasnya. (AD)

Comments
Loading...