Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2017 Mencapai Rp.754 Miliar Lebih

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memproyeksikan, Pendapatan Daerah di tahun 2017 mencapai Rp.754,487 Miliar. Proyeksi peningkatan tersebut bersumber dari beberapa potensi, diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah sebesar Rp.173,196 Miliar.

Potensi dari sektor pajak daerah itu sendiri terdiri dari potensi bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) sebesar Rp.171,681 Miliar dari perhitungan 5 persen potensi BBM bersubsidi baik jenis premium, solar dan bio solar. Sedangkan 7,50 persen dari potensi BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Dex, Premium, Solar, Pertalite, dan Dexlite.

Penjelasan adanya proyeksi peningkatan Pendapatan Daerah di tahun 2017 disampaikan langsung oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalteng, H.Nuryakin, potensi peningkatan Pendapatan Daerah dari penagihan pajak alat berat juga mencapai Rp.1,515 Miliar.

“Hasil tersebut dari perhitungan sebesar 3.030 unit alat berat (sektor pertambangan,perhutanan, dan perkebunan.red) dikalikan Rp.500.000. ” jelas Nuryakin, Rabu (12/07) di Palangka Raya.

Sumber proyeksi terhadap peningkatan pendapatan Daerah juga dapat dihasilkan dari potensi lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yakni sebesar Rp.531,086 Miliar. Lanjutnya, Misalnya dari sumbangan pihak ketiga dari tiga sektor yakni pertambangan, perkebunan, dan kehutanan yang ada di wilayah Kalteng.

Potensi dari sektor pertambangan sebesar Rp. 69,576 Miliar yang berasal dari hasil produksi batu bara, mineral bauksit dan mineral Galena dan Seng. Kedua jelasnya menambahkan, potensi dari sektor perkebunan sebesar Rp.452,509 Miliar dari pungutan CPO dengan produksi 377.091.478,67 x Rp.200/kg CPO x 6 bulan. Dan terakhir potensi di sektor Kehutanan yakni sebesar Rp. 9 Miliar yang berasal pemanfaatan dari hasil kayu hutan dengan produksi 23.000 M3.

Adapun rencana aksi dalam mengoptimalisasi Pendapatan Daerah tahun 2017 yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng diantaranya, untuk PBB-KB telah dilakukan kegiatan operasi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan lokasi pos Anjir, Pasar Panas, Mentaya dan Rangga Ilung. Aksi selanjutnya, membentuk tim terpadu yang akan melakukan kegiatan door to door ke perusahaan berdasarkan data potensi pemakaian PBB-KB dari Instansi terkait.

“Selanjutnya menyusun regulasi berupa Pergub dan Nota Kesepakatan terkait SPK sektor Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan. Pemerintah Daerah juga akan melakukan Koordinasi langsung ke perusahaan wajib pungut untuk menagih pajak alat berat yang belum dibayar,” jelasnya menambahkan.

Dan rencana aksi yang terakhir dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalteng sendiri, paparnya lebih dalam, akan mengefektifkan dan memperkuat peran UPTPPD Bandan Keuangan Daerah serta melakukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk mengintensifkan pungutan PBB-KB dan pajak daerah.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...