MENARAnews, Medan (Sumut) – Dua orang ditetapkan menjadi tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.
Mereka adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Lukman Damanik dan Pegawai Koperasi Dinkes Simalungun Flora Sandora Boru Purba.
“OTT nya dilakukan pada, Senin (3/7/2017) di kantor Dinas mereka,” Kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting, Rabu (5/7/2017).
Pihaknya melakukan OTT berdasar laporan masyarakat yang tidak terima dengan pungutan liar pada pengangkatan bidan puskesmas dari pegawai tidak tetap menjadi calon Aparatur Sipil Negara (ASN). Pungutan itu besarannya mulai dari Rp10 – 30 juta. “Mereka minta kepada para tenaga medis itu yang baru diangkat jadi calon ASN,” kata Rina.
Ada empat orang yang menjadi korban pungli. Mereka adalah Nova Melina Hutahaean, Pretty Br Malau, Maya Sidauruk dan Nora Damanik. Peran Flora senditi adalah orang yang ikut membantu Lukman.
Saat OTT, petugas juga mengamankan barang bukti berupa, ‎1 buah amplop atasnama Juwita Herliyanti Hasibuan yang berisi uang Rp 20.000,000,‎1 buah amplop atasnama Ferawati Br Silalahi yang berisi uang Rp 20.000,000, Uang sejumlah Rp 10.000.000 dengan tulisan Nova Meilina.
Kemudian, 1 blok uang Rp 10.000.000 tanpa nama,1 blok uang Rp 10.000.000 tanpa nama,1 buah amplop putih tanpa nama berisi uang Rp 10.000.000,1 buah laptop merek Acer milik Flora Purba,1 buah tas ransel merek Acer milik Flora Purba.
Selanjutnya, 1 buah flashdisk merek Toshiba 16 GB, 5 buah amplop kosong bertulisan nama calon ASN yang diduga bekas tempat uang, 1 buah buku tulis berisi daftar nama setoran dan 5 buah HP.”Total uang yang diamankan saat dilakukan OTT sebanyak Rp 80 juta,” sebut perwira melati tiga itu.
Kini, kedua tersangka sudah ditahan di Rumah Tahanan Polisi di Markas Komando Polres Simalungun, guna proses penyidikan dan proses hukum selanjutnya.
“Kedua tersangka disangkakan dengan Pasal 5 Ayat 2 Jo Pasal 11 dan pasal 12 a, b dan e Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 56 KHUPidana,” pungkasnya. (Yug)