Perpanjangan Izin Angkot Terganjal PP

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Sekitar 25 persen pemilik angkutan kota (angkot) di Kota Palangka Raya kesusahan untuk melakukan perpanjangan izinnya. Hal itu dikarenakan terganjal oleh ada peraturan pemerintah (PP) terkait angkutan umum.

Kondisi tersebut, mematik perhatian Wakil Wali Kota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio dan mengatakan,  Pemerintah kota (Pemko) Palangka Raya dalam waktu dekat akan melakukan kajian dan mengambil  langkah terkait PP tentang angkutan umum.

“Kita akan memberikan jalan keluar untuk masalah yang dihadapi pemilik angkot yang beroperasi di Kota Cantik Palangka Raya,” ungkap Mofit usai meninjau aktifitas angkutan umum di Terminal Mihing Mahasa, Senin (3/6).

Dikatakan dalam  PP tersebut, dijelaskan bahwa mobil angkutan umum termasuk angkot diharuskan memiliki badan hukum untuk memperpanjang izin trayek dan surat-menyurat kendaraan. PP itulah yang menjadi keluhan pemilik angkot yang ada di Palangka Raya, yang rata-rata tidak memiliki badan hukum.

“Kita akan segera melakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Bisa dengan membuat koperasi ataupun badan hukum yang lain untuk mempermudah perizinan dari mobil angkot,” ujar Mofit Saptono Subagio yang saat peninjauan itu didampingi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) kota, Eldy serta Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Beta Syailendra serta jajaran FKPD Kota Palangka Raya lainnya.

Menurut Mofit, langkah pertama yang akan diambil pihaknya antara lain terlebih dahulu melakukan pengecekan perihal peraturan pemerintah tersebut. Setelah itu, baru nantinya pihaknya bersama Dinas Perhubungan Kota dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng melakukan kunjungan ke kantor Samsat.

“Terus terang, sampai saat ini saya belum membaca peraturan pemerintah tersebut,terutama bagaimana ketentuan dan aturannya secara detail,” bebernya.

Disebutkan, untuk angkot yang beroperasi di Palangka Raya, dimana dari sekitar 430 izin trayek , maka dari jumlah itu ada terdapat sekitar 170 buah angkot yang dimiliki secara perorangan. Karena adanya PP, maka  membuat sekitar 25 persen angkot tersebut kesusahan untuk memperpanjang izinnya.

“Para pemilik angkot pasti kesusahan dalam mengurus surat menyurat kendaraannya. Nanti kita  akan berusaha secepat mungkin memberikan jalan keluar terkait masalah ini, termasuk melakukan koordinasi dengan pihak provinsi,” tutup Mofit. (AF)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...