Penghasilan Anggota DPRD Palangka Raya, Fraksi Hanura Minta Penjelasan Pemko

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kota Palangka Raya meminta kepada Pemerintah Kota (pemko) setempat, untuk dapat memberikan penjelasan secara detail dan transparan dari rincian nominal (rupiah) setiap komponen (tunjangan) dari penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Hanura, Mohamad Yusran dalam pandangan umum Fraksi Partai Hanura DPRD Kota Palangka Raya terhadap pidato pengantar Walikota Palangka Raya yaitu satu buah Raperda tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD pada Rapat Paripurna lalu.

Menurut Yusran, pihaknya mempertanyakan soal itu dengan melihat perbandingan penghasilan yang diterima setiap anggota DPRD Kota selama ini. “Ini, perlu disampaikan secara transparan agar semua pihak bisa mengetahuinya secara jelas,” tegasnya, Kamis (20/7).

Dalam penyampaian pandangan umum fraksinya, Yusran juga meminta penjelasan mengenai Raperda tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, terutama pasal 15 ayat (4), Raperda ini berbunyi tunjangan perumahan sebagai dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3), diberikan dalam bentuk uang dan dibayar setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji.

“Sebut saja  tunjangan transportasi bagi anggota DPRD, dimana tunjangan ini belum diberikan, kami mohon penjelasannya, apakah dibayar setelah Raperda ini ditetapkan menjadi Perda, atau sejak tanggal pengucapan sumpah janji yakni Agustus 2014. Kemudian bagaimana halnya bagi anggota DPRD yang selama ini, mendapat kendaraan operasional dinas, berbeda dengan sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (3),” ungkapnya menerangkan.

Dikatakannya lebih lanjut, berkenaan hal di atas, Fraksi Hanura menyampaikan usul dan saran yakni pertama pengaturan tentang besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota (pasal 17 ayat (6).

“Kami mengusulkan draf peraturan wali kota tersebut dapat disampaikan pada rapat Pansus Pembahasan Raperda ini, termasuk di dalamnya pengaturan tentang anggota DPRD yang mendapat kendaraan dinas. Kemudian kedua, pengajuan nota keuangan APBD perubahan TA 2017, setelah Raperda tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Palangka Raya ditetapkan menjadi Perda, dengan demikian perubahan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sudah termasuk di dalamnya,” beber Yusran.

Disisi lain Yusran menambahkan, perlunya dilakukan koordinasi antara DPRD dengan pemerintah kota agar terjalin hubungan yang baik harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerjasama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik di satu pihak, dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di Kota Palangka Raya.

Fraksi Hanura juga sependapat, agar dapat berjalannya keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah, maka pimpinan dan anggota DPRD Kota Palangka Raya, perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai,” paparnya.(AF)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...