Penetapan Komisioner dan Direksi Bank Kalteng Menuai Tanggapan?

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Proses pemilihan sejumlah jabatan Komisioner dan Direksi di Bank Kalteng dan dibahas pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tahun 2017 dengan sejumlah pemegang saham selasa (05/07) kemarin di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng menuai tanggapan dari pengamat hukum.

Tanggapan atas perihal tersebut muncul dikarenakan adanya Informasi, dalam rapat RUPS-LB sudah ditetapkan sejumlah nama untuk mengganti Komisioner dan Direksi Bank Kalteng sebelumnya. Bahkan ada pertanyaan yang muncul, apakah penetapan sejumlah nama tersebut sudah melalui tahapan berdasarkan ketentuan berlaku.

Seperti yang disampaikan Ketua Lembaga Pemberdayaan Hukum Politik Harati Kalteng, Donny Y Laseduw, semua harus memenuhi ketentuan Undang-Udang Perbankan baik itu Bank Daerah maupun Bank Konvensional.

“Kan ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)? Karena ini persoalan uang Negara atau uang Rakyat. Jangan sampai proses penetapan sejumlah nama ini nanti membuat celah-celah Hukum sehingga memicu persoalan di kemudian harinya,” jelas Donny Y Laseduw ketika diwawancarai sejumlah awak media, Kamis (06/07), di Palangka Raya.

Dirinya menilai, persoalan yang terjadi adalah kenapa proses calon atau kandidat untuk menduduki kursi Komisioner atau Direksi di Bank Kalteng tidak dilaksanakan secara terbuka. Padahal penetapan Komisioner atau Direksi adalah hasil penjaringan yang dilaksanakan secara terbuka.

Sehingga calon-calon, baik dari akademisi serta kalangan lainnya turut mendaftarkan diri dalam pencalonan jabatan baik di Komisioner ataupun sebagai Direksi. Dari berkas pendaftaran calon ini nanti, akan dikaji dan diteliti oleh tim Seleksi (Tim Sel) yang sudah dibentuk pada RUPS-LB.

“Dulunya dari nama-nama yang sudah melengkapi berkas dan persyaratan sesuai kententuan, prosedurnya baru masuk ke tahapan fit and proper test oleh Bank Indonesia (Sebelum adanya OJK. red). Disitu pihak Bank melihat pengalaman, kepribadian dan lain sebagainya terhadap calon yang mendaftarkan diri,” paparnya menambahkan.

Setelah ditetapkan sejumlah nama dari hasil fit and proper test oleh pihak OJK, nama tersebut, kata Donny kembali, selanjutnya dibahas dalam Rapat Umum Pemenggang Saham (RUPS) untuk menetapkan satu nama dari beberapa nama yang direkomendasikan sebelumnya.

Dari persoalan yang ada, serta berangkat dari Informasi yang disampaikan oleh media, dirinya menilai ada prosedur atau proses yang dilewatkan. Hal ini diperkuat lagi adanya pernyataan di media, pelantikan menunggu pihak OJK.

Dirinya menginginkan pihak OJK mengenai proses penempatan jabatan Komisioner dan Direksi Bank Kalteng lebih mengedepankan objektifitas. Sekarang inilah menurutnya lebih dalam lagi objektifitas OJK diuji.

Menurut Informasi yang diperoleh, jabatan Komisioner dan Direksi Bank Kalteng yang sudah ditetapkan dalam RUPS-LB versi kedua dengan maksud melakukan pergantian Komisaris diantaranya, Komisaris Umum Mas Saily Mochtar, Komisaris Independen Rosehan, Komisaris Independen Hasanudin Noor.

Direktur Utama Yayah Diasmono, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Sabasarini Jenina, Direktur Operasi dan Teknologi Gatot S.Subomo, Direktur Bisnis Unit Usaha Syariah Djoni Windiarko Kridaro, dan Direktur Keuangan Arma Selandri Wanda.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...