Penetapan Direksi Bank Kalteng Harus Penuhi Legal Aspek

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Meski penetapan sejumlah nama jajaran Direksi di Bank Kalteng merupakan hak penuh dari pemegang saham yakni Pemerintah Daerah seperti yang muncul dalam pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) beberapa hari kemarin, namun harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keungan (OJK) tentunya melalui mekanisme yang sudah diatur.

Kepala OJK Kalteng Dadang Ibnu Windartoko ketika dikonfirmasi menaranews.com mengenai adanya penetapan sejumlah nama Komisioner dan Direktur Bank Kalteng oleh Pemerintah Daerah selaku pemegang saham menyampaikan, adanya transisi yang terjadi di Bank Kalteng sudah hal biasa.

“Akan tetapi akan berdampak besar jika tahapan atau mekanisme ini tidak dilaksanakan. Undang-Undang sudah mengatakan, harus ada persetujuan dari OJK, dan ini mutlak dilaksanakan. Tentunya melalui tahapan yang rumit, fit and proper test dan adminiatrasi lainnya.” jelas Dadang, Jum’at (07/07) di Palangka Raya.

Tahapan ini lanjutnya, dimaksudkan untuk mengetahui serta melakukan analisa terkait nama-nama yang akan dijadikan pada jabatan direksi baik itu Komisioner dan Direktur.

Disinggung mengenai proses lamanya tahapan dilaksanakan, menurutnya hal tersebut tergantung dari kesiapan berkas yang diajukan ke OJK, akan tetapi pihaknya sendiri sampai dengan saat ini mengaku belum menerima dokumen mengenai perihal tersebut sampai dengan sekarang ini.

“Mungkin sampai dengan saat ini pemegang saham sendiri (Pemerintah Provinsi Kalteng.red) sedang mempersiapkan berkas-berkas dan persyaratan yang harus dipenuhi atau legal aspek,” paparnya menambahkan.

Alasan tahapan fit and proper test harus mutlak dilaksanakan, kata Dadang menambahkan lebih dalam, dikarenakan bank sendiri pada prinsipnya mengelola uang atau dana milik dari masyarakat hal ini juga dimaksudkan agar sistem di perbankan tetap dalam kondisi sehat.

Selama masih kondisi masa transisi, secara otomatis jabatan direksi sebelumnya masih tetap bekerja seperti biasa selama proses tahapan berlangsung. Mengenai teknis perpanjangannya seperti apa, pihak OJK masih belum mengetahui persis hal tersebut.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...