Pemkab Pusing, Bankeu Pemprov Berpotensi Tak Ditransfer Penuh

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Selain Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpotensi tidak ditransfer secara penuh lantaran rendahnya serapan anggaran, hal serupa juga kemungkinan terjadi terhadap Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Banten. Alasannya, kini alokasi Bankeu akan digelontorkan melalui 4 tahap. Jika pemerintah daerah penerima Bankeu tidak dapat menyerap dengan efektif Bankeu tahap pertama, maka alokasi tahap berikutnya tidak akan disalurkan.

 

“Memang ini menjadi beban juga. Mekanismenya mirip dengan DAK. Kalau dulu kan gelondongan sepenuhnya ke daerah, tetapi kalau sekarang dibagi dalam 4 tahap, 20, 30, 30, dan tahap terakhir 20 persen. Jika penyerapan tahap sebelumnya tidak efektif, maka dipastikan alokasi berikutnya tidak akan digulirkan. Sedangkan hingga memasuki semester II ini, Pemprov belum juga mengucurkan alokasi Bankeu,” tutur Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Ramadani, Kamis (13/7/2017).

Hal ini lah yang dikhawatirkan Ramadani, mengingat potensi Bankeu yang akan menguap cukup besar karena tidak terkejarnya proses pekerjaan pembangunan. Padahal, sejak jauh-jauh hari Pemkab telah menyelesaikan syarat pencairan seperti Perbup Pergeseran APBD, DPA SKPD, dan laporan penyerapan Bankeu tahun sebelumnya.

“Mungkin (Bankeu, pen) tidak akan terserap maksimal. Jika ada pekerjaan yang di atas 100 hari kerja, itu akan lewat karena tidak akan selesai akhir Desember. Artinya, sepanjang Juklak dan Juknis tidak turun, kami tidak bisa merealisasikan Bankeu, jadi kami masih menunggu,” sambung Ramadani.

Oleh sebab itu, tambah Ramadani, pihaknya telah mengumpulkan seluruh SKPD yang akan mengelola Bankeu. Mereka diminta untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Sehingga mana kala ada proses lelang, maka harus segera dibuatkan dokumen persiapan lelang, kerangka acuan kerja, dan rencana pengadaan.

“Makanya kami terus menekan kepada SKPD agar tetap melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sambil menunggu Bankeu,” sebutnya.

Lebih jauh mantan Inspektur Inspektorat itu berharap Pemprov segera mengeluarkan aturan Juklak Juknis Bankeu. Karena informasinya, saat ini aturan tersebut telah masuk ke Biro Asisten Pembangunan.

“Ketika ditransfer, saya ingin langsung diserap juga. Tipenya kita samakan dengan DAK, saat sudah ditransfer, semua proses pengadaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, wajib hukumnya menarik uang muka agar progres penyerapannya ada,” katanya. (Kr)

 

Editor: Irdan

Comments
Loading...