Oknum JPU Diduga Mempersulit Pengembalian Barang Bukti

MENARAnews, Sampit (Kalteng) – Kasus zenith yang melibatkan salah satu warga Sampit inisial DW (40 tahun) dengan salah satu bukti satu unit mobil sepertinya berujung pada permasalahan antara keluarga korban dengan pihak Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Sampit.

H. Triyono sebagai keluarga dan pihak diberi kuasa oleh DW mengatakan, ada kecenderungan upaya dari Jaksa Penuntut Umum untuk mempersulit pengembalian satu unit mobil yang sempat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan, dimana hal tersebut tidak terbukti sebagai barang bukti sesuai putusan yang ada.

“Dalam putusan Pengadilan Negeri Sampit sudah jelas ditetapkan bahwa satu unit mobil Honda Jazz Warna Putih dengan No. Pol. KH 1955 FI milik terdakwa tidak terlalu signifikan dalam mendukung tindak pidana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan,” tegasnya sambil membacakan dokumen putusan, Senin (17/07) di Sampit.

Dilanjutkan Triyono, dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dengan akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit No: 9/Akta.Banding/2017/PN.spt Jo. Perkara No: 72/Pid/Sus/2017/PN.Spt, dimana pada 20 Juni 2017, sesuai putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 36/Pid.Sus/2017/PT.Plk dimenangkan oleh pihak terdakwa.

“Sesuai putusan tersebut, seharusnya barang bukti dikembalikan kepada terdakwa atau yang diberi kuasa. Setelah putusan, saya juga sudah membuat surat kuasa untuk mengambil barang bukti, namun JPU dengan inisial B cenderung mempersulit pengambilan,” jelasnya.

Triyono juga menilai ada upaya dari Jaksa Penuntut Umum dengan inisial B tersebut untuk mempersulit pihak terdakwa mengambil hak berupa barang, dengan alasan masih ada waktu 14 hari bagi Kejaksaan untuk mempertimbangkan apakah akan dilakukan kasasi atau tidak.

“Saya meminta agar pihak jaksa dapat bertindak secara profesional karena terdakwa juga sedang menjalani hukuman. Seharusnya hak-hak yang diperoleh terdakwa juga harus dipenuhi bukan dipersulit,” tutupnya.(yt)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...