Minta Naik Gaji dan Tunjangan, Belasan Wakil Rakyat Pandeglang Tak Hadiri Rapat Paripurna

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Sebanyak 16 anggota dan 2 pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang tidak menghadiri rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Bupati atas Raperda Inisiatif DPRD Tentang Hak Keuangan dan Administrasi DPRD.

Berdasarkan pantauan di ruang sidang DPRD, banyak kursi dewan yang tidak terisi. Dari catatan Sekretariat DPRD Pandeglang, hanya 32 anggota yang hadir dari total anggota yang berjumlah 50 anggota.

Agenda rapat ini, hanya dipimpin oleh Ketua DPRD Pandeglang, Gunawan, dan didampingi Wakil Ketua dari fraksi PDIP, Drajat.

“Hanya fraksi Partai Nasdem yang hadir semua. Dari 4 anggota, semuanya hadir. Namun rapat telah memenuhi kuorum,” ujar Gunawan saat membuka rapat, Selasa (18/7/2017).

Rapat itu sendiri baru dimulai pukul 11.00 WIB. Awalnya, rapat paripurna tersebut dijadwal berlangsung pada pukul 10.00 WIB.

Pembahasan rapat itu, mendengarkan jawaban Bupati Pandeglang atas Raperda Inisiatif DPRD yang mengusulkan kenaikan gaji dan tunjangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dam anggota DPRD.

Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) Encep Mahfud menyayangkan ketidakhadiran belasan anggota dewan. Padahal, rapat tersebut sudah terjadwal. Apalagi agenda pembahasan rapat tersebut adalah untuk kepentingan lembaga legislatif.

“Kalau ngomong penting, ini kan seharusnya juga penting untuk kepentingan kita sebagai anggota dewan,” tuturnya.

Namun begitu, ia tidak mengetahui alasan absennya para wakil rakyat. BKD akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan.

“Kami nanti akan konfirmasi alasan mereka. Ini memang ketidakhadiran paling banyak sejak saya menjabat. Mungkin saja ada yang izin dan keperluan partai. Kalau 3 kali berturut-turut tidak menghadiri rapat, bisa kita kenai sanksi,” ujarnya.

 

Comments
Loading...